Dia mengenyam pendidikan S1 jurusan Teknik Fisika di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Tak berhenti di situ, ia melanjutkan pendidikannya hingga S3 di bidang ekonomi di Boston University, Amerika Serikat.
Sepulangnya dari Negeri Paman Sam, Rizal bersama rekannya mendirikan lembaga think-tank bernama ECONIT Advisory Group.
Lembaga tersebut kerap menyampaikan kritik terhadap kebijakan ekonomi di pemerintahan orde baru.
Setelah orde baru runtuh dan digantikan orde reformasi, Rizal mulai masuk ke dalam pemerintahan.
Tugas pertamanya ialah menjadi Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) pada 2000.
Pada Agustus 2000, Rizal diberi kepercayaan lebih oleh Presiden Abdurahman Wahid untuk menjadi Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri.
Jabatan ini ditempati oleh Rizal hingga Juni 2001.
Setelah itu, Rizal ditunjuk menjadi Menteri Keuangan pada Juni 2001.
Namun, hanya berselang sebulan ia harus digantikan oleh Boediono, seiring dengan berakhirnya era kepemimpinan Gus Dur.
Lalu, berselang 14 tahun lamanya, Rizal kembali masuk jajaran kabinet pemerintah.
Pada 2015, Presiden Joko Widodo menunjuk Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya.
Posisi tersebut ditempati Rizal hingga akhirnya digantikan Luhut Binsar Pandjaitan pada 2016.
Di tingkat internasional, Rizal pernah dipercaya sebagai anggota tim panel penasehat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama beberapa tokoh ekonom dari berbagai negara lainnya.
Karena ingin fokus mengabdi pada negara dan bangsa Indonesia, Rizal pernah menolak jabatan internasional sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Economic & Social Commission of Asia and Pacific (ESCAP) yang ditawarkan PBB pada November 2013.
Penulis | : | Moh. Habib Asyhad |
Editor | : | Moh. Habib Asyhad |
KOMENTAR