Sejarah Demokrasi di Indonesia, Sejak Merdeka Hingga Saat Ini

Ade S

Editor

Dekrit Presiden 1959. Artikel ini membahas sejarah demokrasi di Indonesia, mulai dari masa kemerdekaan hingga saat ini, beserta karakteristik dan peralihan setiap periode.
Dekrit Presiden 1959. Artikel ini membahas sejarah demokrasi di Indonesia, mulai dari masa kemerdekaan hingga saat ini, beserta karakteristik dan peralihan setiap periode.

Intisari-Online.com -Apakah Anda tahu bahwa Indonesia telah mengalami beberapa perubahan model demokrasi sejak merdeka pada tahun 1945?

Bagaimana proses dan dinamika politik yang terjadi di setiap periode demokrasi?

Artikel ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengulas sejarah demokrasi di Indonesia, dari Demokrasi Parlementer hingga Reformasi.

Anda akan mengetahui karakteristik dan peralihan demokrasi di Indonesia di setiap zaman.

Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal (1950-1959)

Karakteristik

* Kekuasaan politik berada di tangan parlemen

* Banyak partai politik yang mewakili berbagai aliran/ideologi

* Pejabat negara harus bertanggung jawab kepada parlemen

* Kabinet koalisi sering berganti-ganti karena tidak stabil

* Pemilu 1955 berlangsung sangat demokratis

Baca Juga: Contoh Diakronik dalam Sejarah, Sesuai Peristiwa yang Terjadi di Indonesia

* Kebebasan berserikat dan berkumpul terjamin

Peralihan

* Terjadi instabilitas politik dan pemberontakan di beberapa daerah

* Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri Demokrasi Parlementer dan memulai Demokrasi Terpimpin

* Konstituante dibubarkan dan kembali ke UUD 1945

Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Karakteristik

* Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dan melemahkan sistem kepartaian

* DPR Gotong Royong (DPR-GR) tidak berfungsi sebagai lembaga kontrol

* Tidak ada pemilu yang diselenggarakan

* Presiden membentuk Kabinet Gotong Royong yang melibatkan semua fraksi dan partai

Baca Juga: Solusi untuk Mencegah Terus Menurunnya Tingkat Partisipasi Rakyat pada Kegiatan Pemilihan Umum

* Presiden membentuk Dewan Nasional yang terdiri dari wakil-wakil golongan fungsional (buruh, petani, pendeta, ulama, wanita, dll)

* Kekuasaan terpusat di tangan presiden

* Daerah tidak memiliki kewenangan yang luas

* Pers tidak bebas, beberapa media dibredel

Peralihan

* G30S merupakan kudeta gagal PKI pada tahun 1965

* Kepemimpinan presiden tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial

* Soekarno digantikan oleh Soeharto sebagai presiden

Demokrasi Pancasila atau Orde Baru (1966-1998)

Karakteristik

* Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

Baca Juga: Mengapa Partisipasi Politik Itu Penting dalam Suatu Negara yang Menganut Sistem Demokrasi, Khususnya saat Pemilu?

* Jumlah dan peran politik partai politik dibatasi

* Pemilu berlangsung setiap lima tahun secara teratur

* Soeharto tetap berkuasa selama lima periode pemilu tanpa ada pergantian kekuasaan politik

* Rekrutmen politik dilakukan secara tertutup

* Militer memegang peran penting dengan konsep dwifungsi ABRI

* Pers tidak bebas. Media massa sering dibredel

Peralihan

* Perekonomian mengalami krisis, harga BBM dan kebutuhan pokok naik drastis

* Mahasiswa memimpin demonstrasi massa yang menuntut reformasi dan mundurnya Soeharto

* Pemerintahan tidak berjalan karena sebagian besar menteri mengundurkan diri

* Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada 21 Mei 1998

Demokrasi transisi atau Reformasi (1998-kini)

Karakteristik

* Sistem pemerintahan presidensial

* Banyak partai politik yang terlibat dalam parlemen (multipartai)

* Presiden dan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat

* Lembaga perwakilan terdiri dari DPR dan DPD

* Kekuasaan didesentralisasikan dengan model otonomi daerah

* Pers lebih bebas

* Dibentuknya komisi-komisi independen negara seperti KPK

Demikianlah sejarah demokrasi di Indonesia yang telah kita bahas dalam artikel ini. Mari kita bersama-sama membangun demokrasi yang lebih baik untuk Indonesia.

Baca Juga: Sejarah KPU, Lembaga Independen yang Menjaga Demokrasi di Indonesia

Artikel Terkait