Kini Menterinya Terseret Kasus Korupsi, Kominfo Dulu Dipimpin Sosok yang Sohor dengan Jargon 'Menurut Petunjuk Bapak Presiden'

Ade S

Editor

Kolase Johnny G Plate dan Harmoko
Kolase Johnny G Plate dan Harmoko

Intisari-Online.com -Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) baru-baru ini menjadi sorotan publik.

Pasalnya, menterinya, Johnny G Plate, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G. Johnny G Plate diduga merugikan negara sebesar Rp 8 triliun.

Namun, tahukah Anda bahwa Kominfo memiliki sejarah panjang dan berliku? Kominfo merupakan lembaga pemerintahan yang berasal dari Departemen Penerangan (Depen).

Depen pernah menjadi alat politik rezim Orde Baru untuk mengontrol media massa dan membatasi kebebasan pers.

Salah satu sosok yang paling dikenal sebagai menteri penerangan terkenal dengan jargon “menurut petunjuk bapak presiden” yang sering ia ucapkan saat membacakan keputusan-keputusan penting dari Presiden Soeharto.

Johnny G Plate jadi Tersangka

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan Johnny G Plate di Rutan Salemba Cabang Kejagung untuk 20 hari ke depan.

Menurut Kejagung, Johnny G Plate diduga terlibat dalam proyek BTS 4G sebagai menteri dan pengguna anggaran.

Proyek ini diduga merugikan negara sebesar Rp 8 triliun. Kerugian tersebut berasal dari biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark up harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun.

Baca Juga: Johnny G Plate Jadi Tersangka, Ini Daftar Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Nomor 1 Setara Anggaran Kementerian Pendidikan

Departemen Penerangan, Cikal Bakal Kominfo yang Dibubarkan Gus Dur

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab atas urusan komunikasi dan informatika di Indonesia.

Kominfo berdiri sejak tahun 2001 dengan nama Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Namun sebelumnya, ada lembaga pemerintahan yang bernama Departemen Penerangan (Depen).

Depen adalah cikal bakal dari Kominfoyang dibentuk pada tahun 1945 oleh Presiden Soekarno untuk menangani urusan penerangan dan propaganda.

Depen memiliki peran penting dalam sejarah Indonesiaserta pernah menjadi alat politik rezim Orde Baru untuk mengontrol media massa dan membatasi kebebasan pers.

Lembaga ini juga pernah menjadi saksi dari peristiwa-peristiwa penting seperti kemerdekaan Indonesia, konfrontasi Malaysia, G30S/PKI, reformasi 1998, dan lain-lain.

Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur membubarkan Depen dan menggantinya dengan Lembaga Informasi Nasional atau LIN.

Lembaga ini kemudianberubah nama menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi. Hingga kini, dikenal dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Gus Dur menganggap Depen sudah tidak relevan lagi dengan era reformasi dan demokrasi.

Harmoko, Menteri Penerangan yang Terkenal dengan Jargon 'Menurut Petunjuk Bapak Presiden'

Salah satu sosok yang paling dikenal sebagai menteri penerangan adalah Harmoko yang pernah menjabat sebagaimenteri penerangan dari tahun 1983 hingga 1997 di era Orde Baru.

Baca Juga: Menkominfo Johny G Plate Tersangka Kasus Korupsi BTS 4G Bakti Kominfo

Harmoko lahir pada tanggal 7 April 1939 di Purworejo, Jawa Tengah. Harmoko merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Beliaumemulai karirnya sebagai wartawan .

Harmoko kemudian mendapat kepercayaan dari Presiden Soeharto untuk menjadi menteri penerangan pada tahun 1983hingga empat periodeberikutnya sampai tahun 1998.

Selama menjadi menteri penerangan, Harmoko dikenal sebagai sosok yang loyal kepada Soeharto. Harmoko sering membacakan keputusan-keputusan penting dari Soeharto dengan jargon "menurut petunjuk bapak presiden" yang kemudian menjadi ciri khasnya.

Harmoko juga berperan dalam mengontrol media massa di era Orde Baru, termasuk di dalamnya pernah mencabut izin terbit beberapa media massa yang dianggap kritis terhadap pemerintah, seperti Tempo, Editor, dan Detik pada tahun 1994.

Harmoko juga pernah melarang penyiaran televisi asing seperti CNN dan BBC pada tahun 1998.

Setelah reformasi 1998, Harmoko sudah jarang terlibat lagi dalam dunia politik di Indonesia.

Hingga kemudian pada Minggu,(4/7/2021) malam di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Harmoko dikabarkan tutup usia.

Baca Juga: Apes! Tukang Es Madiun Tertangkap Dikira Hacker Bjorka, Pemerintah Indonesia Langsung Ditertawakan Hacker Bjorka, Terbongkar Cara Kerja Pemerintah Lacak Hacker Bjorka Sampai Salah Tangkap?

Artikel Terkait