Anggaran Negara untuk Proyek-Proyek Politik Presiden Soekarno
Faktor lain yang menyebabkan tersendatnya perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin adalah penggunaan anggaran negara untuk proyek-proyek politik Presiden Soekarno yang tidak berhubungan dengan pembangunan ekonomi.
Beberapa contoh proyek politik tersebut adalah:
- Pembangunan Monumen Nasional (Monas) sebagai simbol kemerdekaan dan kejayaan bangsa Indonesia.
- Pembangunan Gedung Konferensi Asia Afrika (GKAA) sebagai tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1965.
- Pembangunan Gelora Bung Karno (GBK) sebagai tempat penyelenggaraan Asian Games IV tahun 1962.
- Pembangunan Istana Negara Bogor sebagai tempat tinggal dan kantor Presiden Soekarno.
Proyek-proyek politik ini membutuhkan biaya yang besar dan tidak memberikan manfaat langsung bagi perekonomian. Proyek-proyek ini juga menimbulkan utang luar negeri yang semakin membengkak.
Selain itu, proyek-proyek ini juga menimbulkan ketidakpuasan dari rakyat yang mengalami kesulitan ekonomi.
Kebijakan Ekonomi Terpimpin
Faktor ketiga yang mengakibatkan tersendatnya perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin adalah kebijakan ekonomi terpimpin yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini merupakan sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintah pusat.
Baca Juga: PKI Menuntut Pemerintah Indonesia untuk Membentuk Angkatan Kelima dengan Tujuan Apa?
KOMENTAR