Intisari-Online.com - Hampir 3 bulan lamanya perhatian dunia banyak tertuju pada perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.
Perang yang dimulai dengan Rusia melancarkan apa yang disebutnya sebagai 'Operasi MIliter Khusus' pada 24 Februari 2022 itu hingga kini belum berakhir.
Saat mata dunia banyak tertuju pada perang Rusia-Ukraina, siapa sangka terjadi ketegangan antara negara tetangga Indonesia, Australia, dengan China.
Ketegangan kedua negara lantaran kekhawatiran bahwa Beijing mungkin berencana untuk mendirikan pangkalan angkatan laut di Kepulauan Solomon.
Melansir express.co.uk (16/5/2022), Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, diperkirakan akan berkunjung dengan delegasi besar sebagai bagian dari kunjungan yang lebih luas ke sejumlah negara Kepulauan Pasifik, kata sumber pemerintah Australia kepada ABC News.
Perjalanan itu, yang bisa dilakukan paling cepat minggu ini, telah menimbulkan kekhawatiran baru tentang rencana China untuk kawasan tersebut setelah Beijing menandatangani pakta keamanan dengan pemerintah Kepulauan Solomon bulan lalu.
Rancangan pakta itu telah mengirimkan gelombang kejutan di sekitar kawasan Indo-Pasifik ketika diungkapkan pada bulan Maret.
Perjanjian antara Beijing dan pemerintah Solomon akan menjadi perjanjian keamanan bilateral China yang pertama diketahui di Pasifik.
Dokumen yang bocor merujuk pada "kunjungan kapal" China. Hal itu menimbulkan kekhawatiran bahwa pakta tersebut dapat membuka jalan bagi pasukan China dan kapal perang angkatan laut untuk ditempatkan di wilayah tersebut.
Pemerintah Australia khawatir bahwa China akan berusaha untuk mengerahkan kekuatan angkatan laut kurang dari 1.200 mil dari pantai negara itu.
Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan penandatanganan pakta tersebut mengindikasikan “tekanan kuat” dari China yang dirasakan oleh negara-negara kepulauan Pasifik.
Pakta itu juga menimbulkan kekhawatiran di Taipei bahwa Beijing memperkuat hubungannya dengan Kepulauan Solomon.
Negara kepulauan itu memutuskan hubungan diplomatik lama dengan Taiwan demi Beijing beberapa bulan setelah Perdana Menteri Manasseh Sogavare memenangkan masa jabatan kedua pada 2019.
Sementara itu, China menuduh negara-negara Barat, termasuk Australia dan AS, “dengan sengaja membesar-besarkan ketegangan” atas pakta tersebut, yang digambarkan juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin sebagai “pertukaran normal dan kerja sama antara dua negara berdaulat dan independen”.
Waktu kunjungan Menteri Luar Negeri Yi sendiri dilakukan pada waktu yang sensitif, hanya beberapa minggu sebelum Australia mengadakan pemilihan nasional pada 21 Mei.
Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton mengatakan kepada Sky News bahwa perjalanan itu merupakan bagian dari pola perilaku agresif China.
“Ini jelas provokatif, terutama selama kampanye pemilihan. Dan saya pikir kita, sekali lagi, perlu membuka mata lebar-lebar tentang apa yang terjadi [dengan China] di wilayah kita," ujarnya.
James Batley, mantan komisaris tinggi Australia untuk Kepulauan Solomon, mengatakan: “Dari sudut pandang Australia, ini merupakan realisasi dari kecemasan yang sangat lama yang telah menjadi salah satu dasar kebijakan Australia terhadap Pasifik –yang berpotensi menimbulkan permusuhan. kekuatan dapat memantapkan dirinya di wilayah tersebut.”
Utusan China untuk Australia, Xia Qian, berusaha meyakinkan Canberra pada Kamis setelah muncul laporan tentang rencana perjalanan itu.
Qian mengatakanbahwa keterlibatan China dengan negara-negara kepulauan Pasifik Selatan tidak menimbulkan ancaman bagi Australia.
“Kerja sama antara China dan negara-negara kepulauan Pasifik Selatan kondusif bagi kesejahteraan rakyat di kedua sisi, dan kemakmuran dan stabilitas regional, dan sama sekali tidak akan mengancam keamanan Australia," tulisnya di The Australian Financial Review.
“Kebangkitan China seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman bagi Australia," katanya.
Sebagai tanggapan, Perdana Menteri Morrison, mengatakan, dia tidak setuju dengan duta besar bahwa "campur tangan pemerintah China di Pasifik tidak ada konsekuensinya".
"Saya pikir itu konsekuensi yang besar," ujarnya.
“Saya mendukung kepentingan nasional Australia, bukan pandangan pemerintah China tentang apa itu kepentingan nasional, apakah itu di Australia atau di seluruh Pasifik,
"Dan itulah mengapa saya selalu mengambil sikap yang sangat kuat mengenai hal ini," katanya.
(*)