Namun penegakan hukum efektif tetap menjadi tantangan terbesar negara tersebut.
Pasukan polisi memiliki beban kerja berlebih, dengan sumber daya minimum untuk memonitor dan mempertahankan penegakan hukum/
Menyusul pembantaian baru-baru ini, Undialu meminta bantuan tentara Angkatan Pertahanan Papua Nugini yang ditempatkan di lokasi untuk menghentikan pertempuran, tapi mereka meminta bayaran di muka.
Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk serangan itu dan menyerukan penghentian segera kekerasan di provinsi itu, memobilisasi bantuan bagi para korban.
Memang, PBB datang dengan dukungan sumber daya dari 193 negara anggotanya, tetapi misi untuk perdamaian adalah tugas yang sulit di negeri yang dijuluki sebagai "tanpa hukum".
Masalah mendasar tampaknya adalah bahwa masyarakat mereka terjebak di antara cara lama untuk menyelesaikan konflik - melalui pertempuran antar suku, diatur oleh hukum adat - dan "cara baru".
Istilah "pasin", istilah lokal untuk mengatakan "saling menghormati" sudah hilang, gantinya adalah erosi batasan tradisional, bom waktu berbahaya tanpa aturan, yang dipercepat oleh lemahnya penegakan hukum.
Asumsi yang ada adalah satu harus mati agar yang lain bisa hidup, sedangkan di perang modern, sudah tidak ada lagi kompromi, siapapun yang membunuh harus ditangkap dan dihukum untuk kejahatannya.
KOMENTAR