Konsultan risiko kemudian menaruh "peluang signifikan" atas penggulingan perdana menteri.
Kemudian sampai hampir akhir tahun ini, Prayut yang awalnya menjadi penengah rakyat dan kerajaan malah justru pamer kekuasaan dan ingin lebih lama berkuasa di masa depan.
Ia bertujuan untuk memanfaatkan kasus Covid-19 yang mulai menurun dengan cepat, memulihkan ekonomi dan pelaksanaan APEC tahun depan di Bangkok untuk posisi politiknya dalam poling 2023.
Pemerintahan Prayut ketiga mulai tampak sangat mungkin jika tidak ada perubahan undang-undang pemilihan dan seorang Senat yang ditunjuk militer dengan peran raja memilih perdana menteri, yang malah akan menguntungkan Prayut dan PPRP untuk mempertahankan kekuasaan.
Perubahan pemilihan akan membantu partai-partai besar melawan partai kecil dan diperkirakan membuat pemilihan umum berikutnya menjadi "perlombaan kuda" antara PPRP dan Peua Thai, partai buatan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang diasingkan.
Tentunya hal itu akan merugikan bagi Partai Gerakan Maju, partai buatan gerakan pemuda Thanathorn Juangroonruangkit, yang tampak bertekad tetap berada di tepi politik untuk masa depan setelah hasil pemilihan yang kuat di tahun 2019.
Prayut sudah berulang kali mengatakan ia akan bertugas sesuai masa jabatan 4 tahunnya, yang disebut penasihatnya akan memberikan ia waktu memulihkan ekonomi, membangun masa pondasi baru untuk masa depan PPRP, mengalahkan politikus partai lain dan membentuk warisannya sebagai pemimpin terpilih, alih-alih pemimpin kudeta, walaupun sebagian besar masa jabatannya sekarang hampir habis karena penanganan Covid-19.
Salah satu sumber pemerintah terkemuka mengatakan Prayut berniat memimpin pertemuan APEC November tahun depan di Bangkok, di mana pemimpin dunia termasuk Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jinping sudah akan datang langsung alih-alih virtual.
KOMENTAR