Intisari-Online.com - Konflik China vs Taiwan memanas dalam beberapa hari terakhir.
Entah itu hanyagertakan semata atau ancaman invasi yang nyata, peningkatan aktivitas militer China di Taiwan menimbulkan kekhawatiranpecahnya konflikChina vs Taiwan.
Memang bagaimana sejarah ketegangan dua negara?
Dilansir dari bbc.com pada Senin (11/10/2021),pemukim pertama yang diketahui di Taiwan adalah orang-orang suku Austronesia, yang diperkirakan berasal dari China selatan modern.
Pulau ini pertama kali muncul dalam catatanChina pada tahun 239 M.
Pada saat itu, seorang kaisar mengirim pasukan ekspedisi untuk menjelajahi daerah tersebut.
Setelah mantra yang relatif singkat sebagai koloni Belanda (1624-1661), Taiwan diperintah oleh dinasti Qing China dari 1683 hingga 1895.
Sejak abad ke-17, sejumlah besar migran mulai berdatangan dari China, sering kali melarikan diri dari kekacauan atau kesulitan.
Kebanyakan adalah orang Tionghoa Hoklo dari provinsi Fujian (Fukien) atau Tionghoa Hakka, sebagian besar dari Guangdong.
Keturunan dari kedua migrasi inilah yang sekarang merupakan kelompok demografis terbesar diTaiwan.
Pada tahun 1895, Jepang memenangkan Perang Sino-Jepang Pertama, dan pemerintah Qing harus menyerahkan Taiwan ke Jepang.
Setelah Perang Dunia 2, Jepang menyerah dan melepaskan kendali atas wilayah yang telah diambilnya dari China.
Republik China - salah satu pemenang perang - mulai memerintah Taiwan dengan persetujuan sekutunya, Amerika Serikat (AS) dan Inggris.
Tetapi dalam beberapa tahun berikutnya perang saudara pecah di China, dan pasukan pemimpin Chiang Kai-shek saat itu dipukul mundur oleh tentara Komunis Mao Zedong.
Chiang dan sisa pemerintahannya Kuomintang (KMT) melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949.
Kelompok ini, disebut sebagai China Daratan, mendominasi politik Taiwan selama bertahun-tahun - meskipun mereka hanya menyumbang 14% dari populasi.
Setelah mewarisi kediktatoran yang efektif, menghadapi perlawanan dari masyarakat lokal yang membenci pemerintahan otoriter dan di bawah tekanan dari gerakan demokrasi yang berkembang, putra Chiang, Chiang Ching-kuo, mulai mengizinkan proses demokratisasi.
Presiden Lee Teng-hui, yang dikenal sebagai "bapak demokrasi" Taiwan, memimpin perubahan konstitusional menuju tata letak politik yang lebih demokratis.
Di mana akhirnya mengarah pada pemilihan presiden non-KMT pertama di pulau itu, Chen Shui-bian, pada tahun 2000.
Sejatinya, hubungan antara China dan Taiwan mulai membaik pada 1980-an.
Lalu China mengajukan formula, yang dikenal sebagai "satu negara, dua sistem", di mana Taiwan akan diberikan otonomi yang signifikan jika menerima reunifikasi China.
Sistem ini dilakukan juga di Hong Kong. Taiwan menolak tawaran itu, tetapi melonggarkan aturan tentang kunjungan dan investasi di China.
Pada tahun 1991, Taiwan menyatakan perang dengan Republik Rakyat China di daratan akan berakhir.
Ada juga pembicaraan terbatas antara perwakilan tidak resmi kedua belah pihak.
Puncaknya pada tahun 2000, ketika Taiwan memilih Chen Shui-bian sebagai presiden, Beijing terkejut.
Apalagi Chen secara terbuka mendukung "kemerdekaan".
Setahun setelah Chen terpilih kembali pada tahun 2004, China mengesahkan apa yang disebut undang-undang anti-pemisahan.
UU itu menyatakan hak China untuk menggunakan "cara non-damai" terhadap Taiwan jika mencoba untuk "melepaskan diri" dari China.
Chen digantikan oleh Ma Ying-jeou, yang, setelah menjabat pada tahun 2008, berusaha untuk meningkatkan hubungan dengan China melalui perjanjian ekonomi.
Delapan tahun kemudian, pada 2016, Presiden Taiwan saat ini Tsai Ing-wen terpilih.
Dia memimpin Partai Progresif Demokratik (DPP), yang condong ke arah kemerdekaan resmi dari China.
Setelah Donald Trump memenangkan pemilihan AS pada 2016, Tsai berbicara kepadanya di telepon.
Lalu AS telah berjanji untuk memasok Taiwan dengan senjata pertahanan dan telah menekankan setiap serangan oleh China akan menyebabkan "keprihatinan besar".
Hal itu membuat China marah besar.
Akibatnya, sepanjang tahun 2018, China meningkatkan tekanan pada perusahaan internasional, memaksa mereka untuk mencantumkan Taiwan sebagai bagian dari China di situs web mereka dan mengancam akan memblokir mereka jika mereka gagal mematuhinya.
LaluPresiden Tsai kembali memenangkan kursi Preisden kedua pada tahun 2020.
Pada saat itu, Hong Kong mengalami kerusuhan selama berbulan-bulan, dengan pengunjuk rasa berdemonstrasi menentang pengaruh daratan yang meningkat.
Kondisi itutentu diawasi oleh banyak orang di Taiwan.
Apalagi belakangan diketahuipenerapan undang-undang keamanan nasional China di Hong Kong-lah yang menjadi penyebabnya
Oleh karenanya, Taiwan semakin tidak mau bersatu dengan China.
Pada saat yang sama, AS meyakinkan Taiwan akan dukungannya yang berkelanjutan.
China mengecam keras dan memperingatkan AS untuk tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.
Tapi tahun 2021 ini, pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan komitmennya terhadap Taiwan adalah "kokoh".
Hingga saat ini sekitar 15 negara mengakui pemerintahan Taiwan.