:quality(100)/photo/2024/10/28/3080469636.jpg)
Intisari-Online.com - Ketegangan di kawasan Laut China Selatan belum mereda.
China yang berseteru dengan aliansi Amerika (Australia, Inggris, dan AS) kini mengintensifkan patroli di Laut China Selatan (LCS).
Bahkan kabarnyakapal milik China, mulai dari kapal coast guard hingga kapal perang, berkeliaran di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif atau ZEE Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara.
Bahkan kehadiran kapal-kapal China tersebut membuat takut nelayan Indonesia untuk melaut.
Selain itu, baru-baru ini beredar dugaan pembobolan data 10 kementerian dan lembaga negara oleh kelompok hacker China, Mustang Panda.
Diberitakan TribunNews sebelumnya, peneliti keamanan internet Insikt Group, milik media internasional TheRecord, mengungkapkan system jaringan internal 10 Kementerian dan Lembaga pemerintah di Indonesia, termasuk BIN, yang dibobol sekelompok peretas asal China.
Berdasarkan laporan tersebut, peneliti mendeteksi bahwa aksi pembobolan tersebut ada hubungannya dengan Mustang Panda.
Mustang Panda dikenal sebagai kelompok peretas asal China yang biasa melakukan aktivitas mata-mata di dunia maya.
Target operasinya sendiri berada di wilayah Asia Tenggara.
Insikt Group mengatakan, mereka pertama kali menemukan aktivitas pembobolan ini pada April 2021.
Sementara itu, berdasarkan penelusuran, aktivitas pembobolan itu berlangsung sejak Maret.
Belum jelas apa yang diincar Mustang Panda dan bagaimana metode pembobolan yang dilakukan para peretas.
Selain itu, tidak disebutkan kementerian atau lembaga negara yang menjadi target Mustang Panda selain BIN.
Disebutkan, pihak Insikt Group disebut juga telah memberikan informasi ini kepada Indonesia.
Para peretas disebutkan menggunakan private ransomware bernama Thanos.
Bahkan peretasan tersebut dikaitkan dengan upaya spionase Tiongkok dalam menghadapi situasi yang menghangat di Laut China Selatan.
Reaksi pihak kepolisian
Dilansir dari TribunNews, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyebut Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mendalami kasus tersebut.
"Dikoordinasikan ke kementerian tersebut," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Senin (13/9/2021).
Namun Argo mengaku masih belum bisa berbicara banyak terkait dugaan kasus pembobolan data oleh kelompok hacker China tersebut.
Ia hanya menyampaikan pihak Kepolisian masih dalam tahapan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk berbicara kasus tersebut.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyoroti dugaan pembobolan data ini.
"Saya akan segera komunikasi dengan mitra kami BIN. Sampai saat ini kami belum menerima informasi. Jadi betul atau tidaknya informasi itu kita harus cek," kata Meutya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/9/2021).
Dirinya pun masih mempertanyakan kementerian mana saja yang jaringannya sudah diretas.
"Kami belum nerima laporan, jadi belum tentu informasi tersebut betul," katanya.
Menurutnya, pihaknya akan mengonfirmasi lebih dulu ke masing-masing kementerian dan lembaga soal kabar tersebut.
"Apakah benar apa tidak, nanti ini urusan atau hubungan Indonesia dengan negara lain, jadi harus betul betul hati hati," katanya.
(*)