:quality(100)/photo/2024/10/28/3080469636.jpg)
Intisari-Online.com- Sejarah Timor leste merdeka dimulai tahun 1999 saat dilakukan Referendum pemisahan diri Timor Timur diizinkan Presiden BJ Habibie pada Agustus 1999.
Baru pada 20 Mei 2002 terbentuklah negara Timor Leste sebagai negara dengan kedaulatan penuh, lepas dari Republik Indonesia.
Hanya saja sejak nama Timor Timur berubah menjadi Republik Demokratik Timor Leste, mata uang dolar Amerika Serikat dipakai dan juga Rupiah Indonesia.
Ada beberapa wilayah yang masih menggunakan Rupiah Indonesia sebagai alat pembayaran selain dollar Amerika.
Hanya saja Rupiah bisa digunakan untuk bertransaksi sementara dengan biaya transaksi yang belum ditentukan nilainya.
Melansir dariTribunnewsyang mengutipAjaib.co.id, sistem mata uang dollar menjadikan negara tersebut punya muatan kelas yang berbeda.
Ya, Timor Lestemenggunakan dolar AS sebagai mata uang nasional, maka nilai dan bentuknya sama dengan yang beredar di Amerika Serikat.
Dolar menggantikan rupiah Indonesia pada tahun 2000 sebagai mata uang yang digunakan dalam transaksi resmi.
Pada tahun 2003, dolar diperkenalkan ke ekonomi umum sebagai mata uang resmi negara.
Keputusan untuk mengadopsi dolar dibuat oleh PBB dan pemerintah Timor Leste untuk menyelamatkan negara dari ketidakstabilan politik dan ekonomi.
Sekarang Dollar AS bersama dengan dolar Australia dan Escudo, sudah jadi mata uang Timor Leste di kalangan ekonomi elit yang mengelilingi operasi UNTAET dan lembaga-lembaga bantuan lainnya.
Mirisnya, kebanyakan warga miskin yang tinggal di wilayah hancur dan terpinggirkan masih menggunakan Rupiah atau menggunakan sistem barter.
Contohnya, Hotel terapung Olympia di Pelabuhan Dili yang dipakai oleh para personal PBB.
Sedangkan hotel-hotel lainnya hanya mau menerima dollar AS, dan beberapa restoran bisa menggunakan mata uang dolar Australia untuk pembayaran.
Karena masih menggunakan dollar, tentu saja Timor Leste dikendalikan oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat.
Termasuk keputusan mengenai jumlah uang beredar, suku bunga, serta kebijakan ekonomi lainnya yang turut menentukan nilai dari mata uang tersebut.
Tidak hanya itu, Departemen Keuangan AS juga dapat mendikte ketentuan soal perdagangan wilayah.
Dengan begitu, gaji pegawai negeri, pajak, dan pembayaran lain yang wajib dibayarkan kepada otoritas publik harus menggunakan dolar AS.
Sedangkan untuk kontrak swasta pelaksanaannya bisa menggunakan mata uang lain.
(*)