Intisari-online.com -Luhut Binsar Pandjaitan menjadi sosok yang paling disorot dalam PPKM Darurat Jawa-Bali.
Tidak heran, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) itu juga menjadi Koordinator PPKM Darurat.
Sehingga ia jadi sosok yang dituju untuk menjelaskan bagaimana keberlangsungan PPKM Darurat ini nantinya.
Namun kali ini, banyak yang menyorotnya setelah ia menjelaskan mengenai varian Delta.
"Tapi kembali lagi, pemahaman kita terhadap varian Delta ini banyak yang tidak paham betul," ujarnya.
Ucapan itulah yang membuatnya disorot, kemudian ia menambahkan lonjakan kasus akibat varian Delta tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga di negara-negara lain.
"Banyak negara lain yang kena juga, karena ilmu dunia kedokteran belum sampai ke sana," kata Luhut yang mengaku banyak berdiskusi dengan para dokter itu.
Atas dasar apa ia malah mengatakan hal seperti itu?
Rupanya ucapannya itu berhubungan dengan isu perpanjangan PPKM Darurat.
Beredar isu di masyarakat jika penambahan kasus harian mencapai 100 ribu kasus per hari maka PPKM Darurat akan diperpanjang.
Menanggapi hal tersebut, Luhut mengatakan pihaknya sudah menduga akan ada lonjakan kasus Covid-19 tapi ia tidak menduga terjadi sangat cepat.
Sebelum ia mengatakan banyak yang tidak paham dengan varian Delta, Luhut mengatakan lewat kanal YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Kamis 15/7/2021 bahwa penambahan secepat ini tidak ia duga.
"Kasus (Covid-19) meroket ini sudah kita duga mungkin terjadi tapi terus terang tidak kita duga secepat ini,' kata Luhut
Itulah mengapa pemerintah belum menentukan akan memperpanjang PPKM Darurat atau tidak.
"Istilah saya itu, kalau kita membengkokkan sesuatu harus ada batasnya, kalau bengkok terus itu harus siap patah. Jadi kita mengamati betul masalah ekonomi ini jangan sampai kelamaan malah buat mati," ujarnya.
Selain itu, Luhut mengungkapkan, Presiden Joko Widodo memintanya untuk melakukan evaluasi terhadap program PPKM Darurat.
"Saya janji, besok atau nanti sore kami akan laporkan apa yang kita lakukan dengan data-data, tapi saya akan ketemu dengan asosiasi guru besar UI, kita minta pendapatnya juga," pungkasnya.
Sementara itu Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menyebut pemerintah belum mengambil keputusan pada Rabu 14 Juli 2021 lalu.
Jodi mengatakan akan mengevaluasi keberlangsungan PPKM Darurat.
"Tapi nanti kita akan evaluasi," ujar Jodi dilansir dari KOMPAS.com.
Jodi mengatakan, menurut data yang dihimpun pada 11-12 Juli, terjadi penurunan mobilitas penduduk di sejumlah wilayah Jawa dan Bali.
Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, perpanjangan PPKM darurat mungkin dilakukan jika kasus Covid-19 belum terkendali.
"Pemerintah akan terus melihat efek implementasi di lapangan. Jika kondisi (Covid-19) belum cukup terkendali, maka perpanjangan kebijakan (PPKM darurat) maupun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tak mungkin dilakukan," kata Wiku, Selasa (13/7/2021).