Sempat Simpang-Siur Beredar PPKM Bakal Diperpanjang Hingga 6 Minggu, Jika Dilakukan Pemerintah Indonesia Justru Alami Dampak Ekonomi yang Makin Memburuk Ini, Ini Penjelasan Pemerintah

Intisari-online.com - Belakangan beredar rumor yang mengatakan bahwa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan diperpanjang hingga 6 minggu.

Pemerintah diketahui memiliki skenario untuk memperpanjang PPKM Darurat hingga 6 minggu.

Hal ini sempat diutarakan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (12/7/21).

Namun tampaknya opsi perpanjangan ini juga bisa memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Indonesia.

Baca Juga: Sri Mulyani Kelepasan Bicara Sampai Bocorkan Skenario Terburuk PPKM Darurat 6 Minggu, Rakyat Syok Sampai DPR Angkat Bicara

Opsi perpanjangan PPKM selama 6 minggu ini, disiapkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang belum mereda.

Seperti diketahui, penyebaran Covid-19 masih tinggi di Indonesia, meskipun sudah dilakukan PPKM Darurat.

Oleh sebab itu, menambah waktu PPKM dianggap sebagai salah satu solusi untuk menekan penyebaran Covid-19, di Indonesia.

"PPKM darurat selama 4 sampai 6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun secara signifikan," ungkap Sri Mulyani, Senin (12/7/21).

Baca Juga: Inikah Sisi Positif Pemberlakuan PPKM Darurat, Zona Merah Covid-19 di Jawa Tengah Berkurang Hingga 6 Daerah

Diketahui PPKM Darurat berlaku mulai 3 Juli-20 Juli, artinya jika diperpanjang hingga 6 minggu, PPKM Darurat akan berlangsung hingga 14 Agustus 2021.

Namun, jika perpanjangan masa PPKM tersebut dilakukan ternyata ada beberapa dampak yang bisa diterima Indonesia, terutama di bidang ekonomi.

Menurut Kompas.com, Juru Bicara Menteri Koordinator bidan kemaritiman dan investasi, Jodi Mahardi, mengetakan, renana awal PPKM masih 3-20 Juli.

Kalangan DPR, meminta wacana penangangan PPKM juga dipikirkan secara mendalam.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

"Apapun opsi yangdiberikan untuk mengatasi lonjakan Covid-19, memang harus dipikirkan matang-matang, tapi opsi ini memang bisa mengatasi lonjakan Covid-19," ujarnya, Selasa (13/7).

Baca Juga: Makin Runyam Apa Makin Membaik? Ternyata Begini Situasi di Indonesia Setelah Sepekan Lakukan PPKM Darurat, Seorang Ahli Bocorkan Data Ini

Menurut Dasco, apapun kebijakan pemerintah harus dikaji secara mendalam, dan meminta masyarakat mentaati protokol kesehatan (prokes).

"Kami mengimbau kepada masyarakat, PPKM ini supaka kita jalani, kemudian kita sama-sama menjalankan protokol kesehatan," katanya.

Selain itu, jika PPKM diperpanjang hingga 6 minggu ternyata akan berdampak pada ekonomi Indonesia.

Mengutip Kompas.com, dalam bahan paparan Sri Mulyani, dampak pertama perpanjangan PPKM adalah tingkat konsumsi masyarakat yang melambat.

Ini bisa menyebabkan pemulihan ekonomi Indonesia makin tertahan.

Dampak ini, membuat pertumbuhan ekonomi RI kuartal III diprediksi melambat kisaran 4-5,4 persen.

Baca Juga: Inikah yang Membuat Indonesia Kebobolan, Gara-gara Hal Ini Lonjakan Kasus Covid-19 Membludak Seperti Sekarang Ini, Sampai Pemerintah Lakukan PPKM Darurat

Oleh karena itu, belanja APBN diperkuat untuk merespon dampak negatif, dari peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian.

Diperlukan pula akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM darurat dan kesiapan sistem kesehatan.

Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengatakan jika PPKM diperpanjang, sektor pariwisata akan makin terpukul.

"Jika PPKM diputuskan untuk diperpanjang, tentunya kita akan memperkuat program pendukung," jelasnya dalam konferensi video, Selasa (13/7/21).

Program pendukung tersebut antara lain, mendorong masih program vaksinasi.

Manparekraf menilai vaksinasi mampu menjadi benteng kuat dalam menghadapi Covid-19.

Artikel Terkait