Intisari-Online.com -Korea Utara tengah mengalami krisis pangan.
Bahkan, puluhan ribu ibu rumah tangga sampai diperintahkan oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk bekerja di sawah.
Mantan menteri unifikasi Korea Selatan, Jeong Se-hyun, mengatakan Kim menginstruksikan para ibu itu menanam padi di Provinsi Hwanghae Utara dalam wawancara dengan stasiun televisi TBS.
Korea Utara memobilisasi setidaknya 14.000 ibu rumah tangga bekerja di sawah Yonbaek County.
Jeong menduga krisis pangan di Korea Utara sudah mulai parah dengan adanya perintah Kim tersebut.
Dengan terjadinya kelaparan dan segala permasalahan di Korea Utara, apakah negara itu berada di ambang negara gagal?
Hal ini diuraikan dalam artikel The National Interest dengan judul 'Is North Korea On the Precipice of State Failure?' yang terbit pada Kamis (24/6/2021).
Negara Korea Utara telah sangat stabil sejak didirikan pada tahun 1948.
Korea Utara selamat dari bencana dan kehancuran perang melawan Republik Korea pada tahun 1950.
Negara itu juga selamat dari goncangan ekonomi setelah runtuhnya Uni Soviet dan kelaparan puluhan tahun yang lalu.
Sekarang, Korea Utara masih berdiri meskipun ada penutupan dalam perdagangan perbatasan satu setengah tahun yang lalu untuk membendung penyebaran pandemi dan pengurangan tajam dalam perdagangan internasional hampir lima tahun lalu karena efek sanksi internasional.
Stabilitas politik Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK), tidak berarti itu adalah negara yang kuat.
Sebaliknya, DPRK paling cocok dalam kategorisasi "negara lemah" Robert Rotberg dari Harvard Kennedy School, meskipun memiliki beberapa ciri negara gagal.
Kekakuan khas DPRK menunjukkan bahwa itu adalah satu kejutan dari kegagalan total jika tidak runtuh, jika dinasti Kim kehilangan legitimasi dengan sumber dukungan intinya di partai dan militer.
Contoh negara yang runtuh adalah Somalia pada 1990-an selama perang saudara.
Perlawanan DPRK terhadap kegagalan total dan keruntuhan berasal dari sebuah pemerintahan yang dicirikan oleh pengaturan ekstrim dan kontrol sosial totaliter dan tanpa prinsip yang kejam.
Irak di bawah Saddam Hussein adalah kasus yang mirip dengan DPRK, meski tidak terlalu ekstrem.
Rotberg mencatat bahwa keadaan seperti itu disatukan oleh "represi dan bukan oleh kinerja."
Meskipun Kim Jong Un memperingatkan bahwa situasi pangan negara itu "menegangkan" dan tampaknya periode kelaparan massal lain dapat terjadi di depan, negara itu mempertahankan kendali atas militer dan perbatasan negara dan terus menyediakan sedikit barang publik, setidaknya untuk warga elit Pyongyang.
Apa yang bisa memicu hilangnya legitimasi negara DPRK?
Sulit untuk melihat bahwa goncangan ekonomi akan memicu keruntuhan-kegagalan.
Negara-negara lemah atau gagal lainnya memiliki kinerja ekonomi yang buruk, tetapi menghindari keruntuhan.
Republik Islam Iran kehilangan sembilan puluh persen ekspor minyaknya sebagai akibat dari sanksi AS di bawah Presiden Trump dan jatuhnya harga minyak lima tahun lalu, namun pemerintah Iran tetap memegang kendali seperti sebelumnya.
Nicolas Madura mendeklarasikan keadaan darurat di Venezuela pada tahun 2016 dan telah salah mengelola ekonomi menjadi empat tahun hiperinflasi - memuncak pada sekitar 1,8 juta persen pada 2018 - dan tujuh tahun resesi. Namun dia tetap berkuasa.
Baca Juga: Selain Tifa, Inilah 6 Alat Musik Tradisional dari Papua Barat, dengan Bentuk dan Suaranya yang Unik
Jelas, represi politik daripada kinerja ekonomilah yang membuat kepemimpinan kedua negara tetap berkuasa.
Faktor lainnya adalah meningkatnya peran China dalam perdagangan dan investasi di kedua negara.
Bagi Korea Utara, penindasan dan kemungkinan besar berlanjutnya perdagangan dan pembiayaan diam-diam dari China - ditambah dengan pendapatan dari pencurian siber - membantu menjaga negara itu agar tidak benar-benar hancur secara ekonomi.
Namun, apa yang dapat menyebabkan hilangnya legitimasi politik untuk dinasti Kim adalah intensifikasi dari tekanan ekonomi yang berkepanjangan di negara itu yang merampas keuntungan ekonomi elitnya.
Selain kekurangan pangan, ketidakstabilan kacau balau baru-baru ini dalam nilai tukar won Korea Utara menunjukkan bahwa tekanan keuangan meningkat.
Perbaikan jangka pendek adalah melonggarkan kontrol perbatasan dan menerima tawaran bantuan kemanusiaan.