Intisari-Online.com -Dalam waktu yang relatif singkat, Mali sudah mengalami dua kali kudeta.
Pada kudeta pertama, kekuasaan presiden tetap berhasil dilengserkan.
Saat itu, Presiden Ibrahim Boubacar digulingkan pada 18 Agustus 2020.
Boubacar turun takhta akibat demo berbulan-bulan yang dipicu dugaan korupsi, dan kegagalan menghentikan milisi di negara bekas koloni Prancis itu.
Baca Juga: Ulah Junta Militer, 2 Presiden Lengser dalam 9 Bulan, Begini Kronologi Kudeta Mali
Keesokan harinya Kolonel Assimi Goita diangkat sebagai pemimpin junta militer.
Kudeta Mali dikecam oleh komunitas internasional, dan blok ekonomi Afrika Barat ECOWAS mengancam bakal menjatuhkan sanksi.
Kemudian, pada kudeta Mali kedua membuat presiden interim dan perdana menteri mundur.
PM Mali Moctar Ouane mundur bersama Presiden Interim Bah Ndaw pada Rabu (26/5/2021), dua hari setelah ditahan dan dilucuti kekuasaannya oleh junta militer.
Mereka adalah dua orang ditugaskan untuk mengarahkan kembali ke pemerintahan sipil, setelah kudeta Mali pada Agustus 2020.
Sebelumnya, pada 12 September 2020, junta militer Mali tunduk pada tekanan internasional, dan berjanji mengizinkan pemerintahan sipil penuh dalam waktu 18 bulan.
Kemudian, tanggal 21 September 2020, mantan menteri pertahanan Bah Ndaw diangkat sebagai presiden sementara, dengan Kolonel Goita sebagai wakilnya.
Dua minggu berikutnya pemerintahan dibentuk dengan militer menduduki posisi-posisi kunci.
Pada 15 April 2021, tanggal pemilihan presiden dan parlemen untuk transfer kekuasaan sipil ditetapkan selama Februari-Maret 2022.
Ketidakpuasan terhadap militer terus berkembang, dan pemerintahan PM Mochtar Ouane mengundurkan diri pada 14 Mei.
Baca Juga: Ulah Junta Militer, 2 Presiden Lengser dalam 9 Bulan, Begini Kronologi Kudeta Mali
Namun, dia langsung berkuasa lagi dan mencoba membentuk pemerintahan baru yang lebih beragam.
Pada Senin (24/5/2021), pemerintahan sementara yang baru dibentuk.
Militer Mali masih memegang banyak pos kabinet, dua pemimpin militer dari junta lama diganti di Kementerian Pertahanan dan kepolisian.
Akan tetapi, pada hari itu juga Presiden Ndaw dan PM Ouane ditangkap oleh militer yang tidak senang dengan perombakan tersebut.
Komunitas internasional lalu mengecam penahanan mereka dan menuntut pembebasan.
Pada Selasa (25/5/2021), Kolonel Goita berkata, dia mencabut kekuasaan presiden interim dan perdana menteri karena mencoba menyabotase transisi.
Goita lalu menetapkan pemilu akan diadakan tahun 2022.
Baca Juga: Tambah Lagi Status Zona Merah Covid-19 di 7 Provinsi, Karena Libur Lebaran?
Presiden Perancis Emmanuel Macron mengecam kudeta Mali yang kedua, dan memperingatkan Uni Eropa dapat menjatuhkan sanksi cepat.
Inggris dan Jerman juga mendesak pembebasan segera Presiden Ndaw dan PM Ouane, sedangkan Perancis menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB.
Hingga akhirnya,Presiden Ndaw dan PM Ouane mengundurkan diridua hari setelah ditahan dan dilucuti kekuasaannya oleh junta militer.