Intisari-Online.com -Sejumlah tentara aktif dan pensiunan jenderal Prancis telah menandatangani surat terbuka.
Surat terbuka itu menyatakan bahwa Prancis menuju "perang saudara" karena ekstremisme agama.
Sekitar 1.000 prajurit pria dan wanita, termasuk sekitar 20 pensiunan jenderal, mencantumkan nama mereka di surat itu.
Mereka menyalahkan "kelompok fanatik" karena menciptakan perpecahan.
Mereka juga menuding bahwa Islamisme telah mengambil alih seluruh wilayah negara.
Surat itu pertama kali diterbitkan pada 21 April, bertepatan dengan peringatan 60 tahun percobaan kudeta militer di Aljir, Aljazair, yang gagal.
Surat tersebut memperingatkan Presiden Prancis Emmanuel Macron, kabinetnya, dan anggota parlemen atas sejumlah "bahaya mematikan" yang mengancam Prancis.
Menurut surat tersebut, bahaya yang dimaksud adalah Islamisme dan kelompok banlieue, sebutan bagi orang-orang migran yang tinggal di pinggiran kota-kota Prancis.
Surat itu juga menyalahkan "anti-rasialisme tertentu" karena memecah belah komunitas, dan berusaha menciptakan "perang rasial" dengan menyerang patung dan aspek lain dari sejarah Perancis.
Orang-orang yang menandatangi surat itu juga menuduh pemerintah berusaha menggunakan polisi sebagai agen proksi dan kambing hitam.
"Tak ada waktu untuk menunda, besok perang saudara akan mengakhiri kekacauan dan kematian yang semakin meningkat ini - yang akan menjadi tanggung jawab Anda - dengan jumlah ribuan," bunyi surat itu.
BBC melaporkan, dirilisnya surat tersebut bisa saja menandakan masa-masa berbahaya.
Bahkan, dukungan yang digelorakan Marine Le Pen menandakan tema-tema itu akan terus bergema di tahun kampanye mendatang.
Marine Le Pen adalah pemimpin kelompok sayap kanan sekaligus bakal calon presiden tahun depan.
Ia telah berbicara untuk mendukung para pensiunan jenderal yang menandatangani surat tersebut
Tentara Prancis, baik personel aktif atau cadangan, sebenarnya dilarang mengungkapkan pendapat publik tentang agama dan politik.
Melansir BBC, Rabu (28/4/2021), para menteri muak dan mengutuk surat yang diterbitkan di majalah sayap kanan tersebut.
Menteri Angkatan Bersenjata Prancis Florence Parly mengecam keras surat tersebut melalu Twitter.
"Dua prinsip yang tidak dapat diubah dalam memandu tindakan anggota militer sehubungan dengan politik: netralitas dan kesetiaan,” tulis Parly.
Dia sebelumnya memperingatkan bahwa para tentara yang menandatangi surat itu akan dihukum karena melanggar undang-undang yang mengharuskan mereka netral secara politik.
Parly meminta mereka yang menandatangani surat itu supaya dihukum.
Dia mencontohkan kasus mantan jenderal Legiun Asing yang dipecat dari militer karena ikut serta dalam protes terhadap para migran di Calais.
Menteri Perindustrian Prancis Agnes Pannier-Runacher mengatakan kepada France Info bahwa dengan keras mengutuk para mantan jenderal yang menandatangani surat tersebut.
Dia menuding surat itu menghasut pemberontakan dan sengaja dirilis bertepatan 60 tahun percobaan kudeta militer di Aljir yang gagal.