Intisari-Online.com -Pengembangan rudal Korea Utara terus berlanjut bahkan ketika Korea Utara telah dikenai sanksi ketat Dewan Keamanan PBB dan melalui pembicaraan terus-menerus tentang denuklirisasi.
Korea Utara pun tak menggubris ketika AS menawarkan pembicaraan mengenai hal tersebut.
Padahal, kondisi Korea Utara kini sedang sulit.
Saat berbicara di hadapan ribuan anggota akar rumput dari partai yang berkuasa selama konferensi politik besar di Pyongyang, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengakui negaranya menghadapi "situasi terburuk".
Melansir Associate Press, para ahli mengatakan, Kim mungkin menghadapi momen terberatnya ketika dia mendekati satu dekade pemerintahannya, di mana dengan dilakukannya penguncian virus corona hal itu membuat ekonomi Korea semakin luluh lantak.
Padahal sebelumnya, ekonomi Korea Utara sudah lumpuh akibat sanksi yang dipimpin AS atas program senjata nuklirnya.
Kantor Berita Pusat resmi Korea Utara, KCNA, mengatakan bahwa Kim mengeluarkan pernyataan tersebut selama pidato pembukaan pada pertemuan politik Partai Buruh pada hari Selasa.
“Meningkatkan standar hidup masyarakat ... bahkan dalam situasi terburuk yang pernah ada di mana kita harus mengatasi banyak tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bergantung pada peran yang dimainkan oleh sel, organisasi akar rumput partai,” kata Kim seperti yang dikutip AP.
Dia mendesak anggota Partai Buruh untuk melaksanakan keputusan yang dibuat pada kongres partai pada bulan Januari, ketika dia berjanji untuk meningkatkan penangkal nuklirnya dalam menghadapi tekanan AS dan mengumumkan rencana pembangunan nasional lima tahun yang baru.
Kongres tersebut dihelat beberapa bulan setelah Kim selama konferensi politik lainnya menunjukkan keterusterangan yang tidak biasa dengan mengakui bahwa rencananya untuk meningkatkan ekonomi tidak berhasil.
Selama pidato hari Selasa, Kim juga mengkritik unit akar rumput partai terkait "kekurangan" yang harus segera diperbaiki untuk memastikan perkembangan partai yang "sehat dan berkelanjutan".
Melansir Reuters yang mengutip KCNA, pada hari Selasa (6/4), Kim berpidato di konferensi sekretaris sel partai.
Pada kesempatan itu Kim menegaskan kembali pentingnya mencapai target ekonomi negara.
Sekitar 10.000 orang berpartisipasi dalam konferensi tersebut, termasuk sekretaris sel partai dari berbagai sektor, pejabat senior partai provinsi, dan sekretaris ketua komite partai kota.
"Sekretaris sel adalah anggota inti partai kita dan pembawa standar dalam menerapkan kebijakan partai. Komite Sentral Partai mengharapkan bahwa Anda akan bekerja dengan cara yang lebih proaktif dan bertanggung jawab untuk memperkuat sel-sel partai," ungkap Kim seperti dilaporkan KCNA, dikutip dari Reuters.
Semua anggota dari berbagai lapisan diminta untuk mempelajari dengan sungguh-sungguh bagaimana melaksanakan keputusan-keputusan partai yang lahir dari kongres partai.
Sel partai, yang terdiri dari lima sampai 30 anggota, merupakan unit terkecil dari otoritas partai yang mengawasi pekerjaan dan kehidupan di pabrik dan tempat lain.
Jaringan adalah alat penting bagi Partai Buruh untuk melanggengkan kekuasaannya.
Sebelumnya, konferensi yang sama diadakan pada tahun 2017.
Kemunduran ekonomi membuat Kim tidak memiliki daya tawar terkait diplomasi ambisiusnya dengan mantan Presiden Donald Trump.
Korea Utara sejauh ini menolak tawaran pemerintah Biden untuk melakukan perundingan.
Mereka mengatakan bahwa Washington harus terlebih dulu mengesampingkan kebijakan "bermusuhannya" dan meningkatkan tekanan dengan melanjutkan uji coba rudal balistik bulan lalu setelah jeda selama setahun.
Para ahli mengatakan keringanan sanksi akan menarik perhatian Korea Utara, terutama dengan memburuknya ekonomi negara itu sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dan penutupan perbatasan dengan China, mitra dagang utamanya.
Ini adalah "sumber pengaruh yang penting ... pintu yang akan dicari oleh Korea Utara untuk dibuka," kata Ankit Panda, rekan senior Stanton di Program Kebijakan Nuklir di Carnegie Endowment on International Peace, menganjurkan pembicaraan yang bertujuan untuk pengurangan risiko.
Pemerintahan Biden mengatakan akan segera menyelesaikan tinjauan kebijakannya terhadap Korea Utara, yang akan memberikan kejelasan mengenai strategi presiden AS yang baru terhadap Pyongyang.