:quality(100)/photo/2018/04/22/3572694841.jpg)
Intisari-Online.com - Abdelilah Benkirane, mantan sekretaris jenderal partai dari Maroko baru-baru ini mengumumkan bahwa dia membekukan keanggotaannya di Partai Keadilan dan Pembangunan sebagai protes.
Tepatnya protes terhadap atas undang-undang pelegalan ganja untuk tujuan medis.
Sebelum keputusan Benkirane, Syekh Abou Zayd Al-Mokri Al-Idrissi juga telah mengumumkan bahwa dia membekukan keanggotaan partainya, dan Idris Al-Azmi mengundurkan diri sebagai ketua Dewan Nasionalnya.
Banyak pejabat senior dan anggota partai mengkritik kebijakannya, terutama yang diperkenalkan oleh Sekretaris Jenderal saat ini, Saadeddine Othmani, dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri, termasuk penandatanganan kesepakatan normalisasi dengan Israel.
Dilansir dari Middleeastmonitor.com, Selasa (16//2021), kesepakatan ini diumumkan pada 10 Desember tahun lalu oleh Presiden AS Donald Trump.
Pada 22 Desember, Maroko setuju untuk memulai penerbangan langsung, mempromosikan kerja sama ekonomi, membuka kembali kantor penghubung dan bergerak menuju "hubungan diplomatik penuh, damai dan persahabatan" dengan negara pendudukan.
Meskipun Benkirane belum mengacu pada kesepakatan normalisasi ketika membahas keanggotaannya dari Partai Keadilan dan Pembangunan, para pengamat percaya bahwa penerapan RUU ganja adalah tantangan terakhir baginya.
Menurut presiden Moroccan Observatory Against Normalization, Dr Ahmed Wihman, langkah itu "mutlak" adalah hasil normalisasi hubungan dengan Israel.
Banyak pengamat memandang normalisasi kesepakatan dengan Israel sebagai cacat besar bagi partai Islam.
Beberapa telah melangkah lebih jauh dan mengklaim bahwa mereka telah menjual Palestina untuk Sahara Barat.
Itu bisa terjadi mengingat bahwa pengakuan AS atas kedaulatan Maroko atas wilayah tersebut tampaknya telah menjadi bagian integral dari kesepakatan normalisasi dengan Israel.
Namun, Wihman - yang merupakan sayap kiri dan menentang Islam - menolak klaim ini.
"Ini tidak akan pernah terjadi," katanya padaku.
Banyak pejabat partai membantah bahwa mereka menjual perjuangan Palestina untuk Sahara Barat.
Abdelaziz Aftati adalah anggota Sekretariat Jenderal partai, dan mengatakan bahwa "segala sesuatu yang berhubungan dengan normalisasi akan berantakan" sambil menegaskan kembali dukungan partainya untuk perlawanan Palestina terhadap Zionis.
"Kami adalah bagian dari bangsa Islam, bersama dengan masyarakat Arab dan Muslim, dan bangsa ini tidak dapat bangkit tanpa melawan Zionis."
"Ini adalah perjuangan eksistensi dan kami terlibat di dalamnya."
Sahara Barat sendiri merupakan sebuah teritori yang disengketakan di bagian barat laut Afrika yang belum merdeka.
Teritori Sahara Barat disengketakan oleh dua entitas, yakni Republik Demokratik Arab Sahrawi dan Maroko.
Sejatinya Sahara Barat telah memperoleh kemerdekaan dari Spanyol, tetapi Maroko mengklaim bahwa Sahara Barat adalah bagian dari wilayahnya.
Namun klaim Maroko ini tidak didukung oleh pengakuan dunia, hingga pada 2006, tidak ada negara anggota PBB selain Maroko yang mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat.
Sahara Barat merupakan salah satu teritori gersang yang paling jarang dihuni di dunia, bahkan beberapa data mencatat tingkat kepadatannya sebagai yang paling rendah.
(*)