Intisari-Online.com - Pada tahun 2018, Laos tetap berada dalam daftar negara paling berkembang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Hanya saja, dilansir dari aseantoday.com pada Sabtu (30/1/2021), pemerintah Laos ingin negara itu keluar dari daftar ini.
Untuk mencapainya, mereka meminjam uang dari luar negeri untuk mendanai proyek infrastruktur.
Kebijakan pemerintah mempertaruhkan kemakmuran jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang.
Baca Juga: Anak Demam, Kapan Perlu Berikan Obat Penurun Panas pada Anak?
Risikonya lebih besar daripada imbalannya dan Laos sekarang menuju kebangkrutan.
Apakah pemerintah yang harus disalahkan? Apa yang dapat dilakukannya untuk meredakan situasi?
Putus asa untuk memenuhi target PBB, pemerintah terlalu banyak meminjamLaos adalah salah satu dari tiga negara ASEAN di daftar negara paling berkembang PBB.
Kamboja dan Myanmar adalah yang lainnya.
Untuk keluar dari tingkat terendah ini, Laos harus meningkatkan pendapatan nasional bruto per kapita menjadi US $ 1.230 atau lebih.
Itu juga harus memenuhi ambang ekonomi dan sosial lainnya.
Pemerintah ingin ini terjadi pada tahun 2020.
Bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, pemerintah berkomitmen untuk proyek infrastruktur. Ini termasuk jembatan baru di atas Sungai Mekong.
Laos juga menginginkan keterlibatan dalam hubungan kereta api berkecepatan tinggi antara China dan Thailand.
Dalam jangka panjang, proyek-proyek ini akan meningkatkan perdagangan, investasi, dan pariwisata.
Dalam jangka pendek, hal itu menempatkan keuangan negara pada risiko yang signifikan.
Laos masih membayar kembali uang yang dipinjamnya untuk membangun bendungan pembangkit listrik tenaga air di Mekong. Utangnya terus meningkat.
Pinjaman Laos dari China terus meningkat
Ekonom Bank Dunia menilai bahwa China menyumbang 35% dari hutang publik Laos pada tahun 2012.
Mereka mengklaim angka ini naik menjadi sekitar 44% pada tahun 2015.
Utang publik sekarang diperkirakan mencapai 68% dari produk domestik bruto (PDB). Sekitar setengah dari uang yang dipinjam berasal dari China.
Tingkat eksposur kepada satu kreditor ini merupakan risiko yang parah. Ini membuat Laos mengalami kerugian besar jika ekonomi China melambat.
Itu membuat negara itu sangat bergantung pada Beijing.
China dapat menggunakan situasi tersebut untuk memberikan pengaruh yang lebih besar atas Laos.
Sebagai imbalan atas investasi yang cukup besar, China menuntut kemajuan yang cepat dan mulus.
Itu akan membuat Laos berada di bawah tekanan finansial.
Pemerintah Laos menawarkan tanah kepada perusahaan China ketika mereka terlambat membayar pinjaman.
Jika melakukannya lagi, itu akan semakin mengasingkan subjeknya.Pemerintah menghadapi dilema.
Untuk mendorong kemajuan Laos, ia harus mengeluarkan uang.
Dengan modal terbatas, ia harus meminjam uang.
Sekarang mereka berharap proyek tersebut akan menghasilkan cukup dana untuk membayar kembali pinjaman tersebut.
Pemerintah bukan satu-satunya penyebab meningkatnya utang LaosMenyalahkan hanya pemerintah atas kerugian Laos tidaklah adil.
Perlambatan ekonomi di China dan Thailand memperburuk masalah Laos.
Ini adalah mitra dagang terbesar Laos. Ketika pertumbuhan ekonomi terhambat, risiko kesulitan utang Laos meningkat.
Harga komoditas global turun. Perekonomian Laos, yang bergantung pada sumber daya seperti emas dan perak, terpukul.
Para petani berjuang untuk mengatasi cuaca buruk dan hasil panen menurun.Para ekonom menganalisis bahwa Laos kehilangan jutaan dolar karena korupsi.
Transparency International memberi peringkat Laos 123 dari 176 negara untuk persepsi korupsi.
Perusahaan enggan berinvestasi dan berbisnis di Laos. Pemerintah memiliki pilihan yang terbatas sehingga meminjam dari satu-satunya sumber yang tersedia.
Pemerintah sedang bekerja untuk melunasi hutang tetapi harus berbuat lebih banyak.