Intisari-Online.com - Dalam seminggu ke depan, Amerika Serikat (AS) akan dipimpin oleh Joe Biden.
Kepemimpinan Joe Biden diyakini akan merubah sikap AS terhadap konflik dan strategis.
Termasuk soal militernya.
DilaporkanAS telah mengumumkan strategi baru untuk mengintegrasikan pasukan maritimnya.
Termasuk penjaga pantainya (US Coastguard), untuk melawan kehadiran China yang semakin meningkat di Laut China Selatan.
Dalam strategi perang maritim Amerika yang baru untuk dekade berikutnya, Angkatan Laut AS, Korps Marinir dan Penjaga Pantai telah bersama-sama berjanji untuk membangun "kekuatan angkatan laut semua-domain yang terintegrasi" dan menyerukan untuk memperkuat aliansi maritim."
"Mereka menyebut China "ancaman strategis jangka panjang yang paling mendesak".
Strategi yang berjudulAdvantage at Seadan diterbitkan bulan lalu tersebut, mendefinisikan tujuan angkatan laut AS sebagai "menjaga kebebasan laut, mencegah agresi, dan memenangkan perang".
"Perilaku China dan percepatan pertumbuhan militer menempatkannya pada lintasan yang akan menantang kemampuan kami untuk terus melakukannya."
"Kami berada pada titik perubahan," demikian strategi perang maritim AS terbaru yang dikutipSouth Morning China Post.
Strategi maritim AS ini adalah yang pertama sejak 2015, dan datang pada saat China dan AS meningkatkan aktivitas "zona abu-abu" untuk memproyeksikan kekuatan di bawah ambang batas yang dapat mendorong respons militer konvensional.
Pemerintah China mengklaim hampir 90% Laut China Selatan yang kaya sumber daya, berdasarkan apa yang mereka sebut sembilan garis putus-putus yang telah mendapat tantangan keras dari tetangganya termasuk Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia.
Klaim China yang diputuskan pada tahun 2016 oleh pengadilan PBB tidak memiliki dasar hukum.
Jalur laut yang tersibuk di kawasan ini, juga menjadi titik api potensial antara China dan AS, mengingat lokasi geostrategisnya.
Sbenarnya penjaga pantai akan berperan di Laut China Selatan.
Tetapi Penjaga Pantai AS (US Coastguard) memiliki sejarah panjang keterlibatan dalam keterlibatan keamanan AS di wilayah tersebut.
Seperti mengambil bagian dalam latihan pelatihan antara Armada Pasifik AS dengan negara-negara Asia Tenggara, kata Collin Koh, seorang peneliti di Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam di Singapura.
“Strategi maritim tiga layanan baru ini pada dasarnya mengabadikan kebiasaan yang sudah ada sebelumnya yakni kerja sama dan koordinasi."
"Dan berfungsi sebagai kerangka kerja panduan tentang bagaimana pasukan maritim AS ini bekerja sama dan mengumpulkan kekuatan mereka untuk melawan aktivitas maritim China," katanya.
Derek Grossman, analis pertahanan senior di lembaga pemikir AS, Rand Corporation mengatakan AS mungkin dapat secara lebih efektif mencegah aktivitas China dengan cara ini.
Meskipun juga dapat dibayangkan bahwa China akan meningkatkan konflik dengan membawa Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China.
Tidak seperti angkatan laut dan korps marinirnya, yang berada di bawah departemen pertahanan AS, penjaga pantai AS beroperasi di bawah departemen keamanan dalam negeri selama masa damai.
AS berupaya memperluas perjanjian "pengiriman kapal" ke negara-negara di Asia Tenggara, untuk memberinya akses yang sah ke perairan Laut China Selatan yang disengketakan.
Berdasarkan perjanjian tersebut, petugas patroli suatu negara diizinkan untuk menaiki kapal atau pesawat penegak hukum milik Penjaga Pantai AS saat mereka berpatroli, di mana petugas patroli dapat mengizinkan yang terakhir untuk mengambil tindakan atas nama mereka.
Sejak 2010, AS telah menandatangani perjanjian bilateral dengan 11 negara kepulauan Pasifik untuk operasi penegakan hukum bersama untuk melawan penangkapan ikan ilegal.
“Pendekatan baru Penjaga Pantai AS untuk campur tangan dalam urusan Laut China Selatan di bawah nama kerjasama penegakan hukum perikanan, untuk melindungi dari aktivitas China di Laut China Selatan mungkin masih menjadi pilihan penting dari kebijakan Laut China Selatan untuk masa depan,” ujar Yan Yan, direktur Pusat Penelitian Hukum dan Kebijakan Lautan di Institut Nasional Kajian Laut China Selatan.
(kontan.co.id)