Intisari-Online.com - China selama ini marah kepada Amerika Serikat (AS).
Bukan hanya karena Laut China Selatan, tetapi juga karena Taiwan.
Di mana AS mulai mendekati dan berbicara dengan Taiwan.
Padahal China masih menganggap Taiwan sebagai wilayah mereka.
Nah, setelah hampir setahun berhubungan, mendadakMenteri Luar Negeri Mike Pompeo mengakhiri kebijakan yang membatasi kunjungan resmi pemerintah AS ke Taiwan.
Itu terjadi lebih dari seminggu sebelum Presiden AS Donald Trump akan meninggalkan Gedung Putih.
Pompeo menuduh kebijakan hampir empat dekade sebagai "upaya untuk menenangkan rezim Komunis di Beijing".
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Sabtu, Pompeo mengatakan: “Taiwan adalah negara demokrasi yang dinamis dan mitra terpercaya Amerika Serikat."
"Namun selama beberapa dekade Departemen Luar Negeri telah menciptakan batasan internal yang kompleks untuk mengatur interaksi diplomat, prajurit, dan pejabat lainnya dengan rekan Taiwan mereka."
Pompeo juga tweeted bahwa dia mencabut "semua pembatasan yang diberlakukan sendiri pada interaksi lembaga cabang eksekutif dengan rekan-rekan mereka dari Taiwan".
Dia mengklaim tindakan itu akan menguntungkan AS dan Taiwan.
Meskipun Taiwan berterima kasih kepada AS, China dengan cepat mengutuk tindakan tersebut dengan peringatan brutal.
Beijing telah mengklaim kedaulatan atas seluruh Taiwan, negara demokrasi sekitar 24 juta orang.
Padahal kedua negara telahmenjadi negara secara terpisah selama lebih dari tujuh dekade.
Pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan kepada wartawan bahwa Beijing mendesak AS untuk "mematuhi prinsip satu-China".
Beijing telah mengklaim kepemilikan Taiwan di bawah kebijakan "Satu China" yang menuntut hanya ada satu negara berdaulat dengan nama China.
Zhao mengatakan Washington harus "menahan diri dari kata-kata atau tindakan apa pun yang mempromosikan hubungan AS-Taiwan atau memperkuat hubungan militer dengan Taiwan".
"Kami menyarankan orang-orang seperti Pompeo untuk mengenali tren sejarah, berhenti memanipulasi masalah terkait Taiwan, berhenti melawan arus sejarah, menahan diri dari melangkah lebih jauh ke jalan yang salah dan berbahaya, jika tidak mereka akan dihukum berat oleh sejarah," tambah Zhao.
Walau begitu, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu berterima kasih kepada Pompeo karena telah mencabut pembatasan.
Dalam sebuah tweet, Wu mengatakan dia "berterima kasih" kepada Pompeo dan bahwa Taiwan akan "melanjutkan dalam beberapa bulan dan tahun-tahun mendatang untuk memastikan Taiwan dan terus menjadi kekuatan untuk kebaikan di dunia".
Dia menambahkan: "Kemitraan yang lebih erat antara Taiwan & AS secara tegas didasarkan pada nilai-nilai kita bersama, kepentingan bersama & kepercayaan yang tak tergoyahkan dalam kebebasan & demokrasi.”
Itu terjadi setelah Pompeo mengumumkan bahwa Duta Besar AS untuk PBB akan mengunjungi Taiwan dalam sebuah tindakan yang membuat marah China.
Pompeo mengkonfirmasi pada hari Kamis bahwa Kelly Craft akan dikirim ke pulau itu dan akan menjadi pejabat senior AS ketiga yang mengunjungi Taiwan sejak Agustus.
Dalam sebuah pernyataan minggu lalu, Menteri Luar Negeri AS menambahkan: "Taiwan menunjukkan apa yang bisa dicapai oleh China yang merdeka."
Craft diharapkan mendarat di Taiwan pada hari Rabu dan akan menjadi Duta Besar AS pertama untuk PBB yang mengunjungi pulau itu sejak secara resmi dikeluarkan dari PBB pada tahun 1971.
Beijing terus memblokir Taiwan untuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengklaimnya sebagai bagian dari China.
Presiden terpilih Joe Biden akan dilantik minggu depan membuat banyak ahli bertanya-tanya bagaimana dia akan menangani China selama masa jabatannya.
Sun Zhe, Direktur Pusat Hubungan AS-China di Universitas Tsinghua mengatakan kepada CBS News bahwa dia "tidak yakin apa yang akan dilakukan Biden.
Tetapi dia telah berhati-hati dalam menangani masalah Taiwan" di masa lalu.
Sun menambahkan bahwa "Biden berhati-hati, dan saya pikir dia akan lebih bijaksana."