Gunakan Teknologi Ini, Begini Himbauan Menteri Luhut Agar Sebaran Data Covid-19 yang Tak Sesuai Antara Pusat dan Daerah Bisa Teratasi

Intisari-online.com -Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkapkan suka dukanya selama ditugasi oleh Jokowi untuk menangani Covid-19.

Ia sering menemukan ketidaksesuaian data kesehatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam akun Facebook pribadinya, Luhut menuliskan "Saya melihat masih banyak yang perlu dibenahi dari sistem manajemen kesehatan di Indonesia, terutama terkait manajemen data. Dari rapat koordinasi ini, saya melihat ada beberapa permasalahan seperti proses input data hasil laboratorium ke sistem informasi, pemanfaatan data penanganan Covid-19 di daerah, serta integrasi berbagai aplikasi terkait Covid-19 yang sudah berhasil dikembangkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN maupun swasta."

Lanjut lagi, unggahan yang ia unggah pada Rabu 4/11/2020 tersebut mengungkapkan "Fragmentasi sistem informasi manajemen data yang tidak saling terintegrasi inilah yang menyebabkan ketidaksesuaian data antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah."

Baca Juga: Terus Pepet Indonesia Soal Kasus Positif Covid-19, Kini Filipina Malah Alami Bencana Alam yang Dahsyat, 1 Juta Warga Termasuk 1.000 Pasien Covid-19 Diungsikan

Himbauan Luhut

Luhut kemudian meminta Grup Telkom bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan.

Gunanya untuk mengecek beberapa perbaikan manajemen data.

Salah satu di antaranya adalah perbaikan data New All Records (NAR) terkait pencatatan hasil laboratorium orang yang dites PCR.

Baca Juga: Covid Hari Ini 30 Oktober 2020: Uni Eropa Berlakukan Sistem Transfer Pasien Covid-19 Antarnegara, Bagaimana Cara Berlakunya?

"Saya kira perbaikan data NAR harus dilakukan segera karena nantinya berhubungan erat dengan upaya surveilans dan vaksin yang akan segera kita lakukan. Mengapa? Karena ke depannya, “big data” yang akan kita bangun ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan manajemen data pasien ke depannya," ujar dia.

Dengan begitu, lanjut Luhut, maka dapat terlihat data berbagai jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat Indonesia.

Mulai dari riwayat kesehatan pasien, rekam medis, sampai kebutuhan obat pasien sehingga bisa memperkirakan pabrik obat apa saja yang perlu dibangun untuk persediaan obat di dalam negeri.

Luhut yang merupakan Wakil Komite Kebijakan Penanganan Pengendalian Covid-19 ini juga menyampaikan keinginannya agar big data informasi kesehatan ini bisa terintegrasi dengan BPJS Kesehatan secara baik.

Baca Juga: Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Ternyata Bisa Diakses lewat Pandawa Lho! Bagaimana Caranya?

Nantinya, seluruh infrastruktur big data manajemen kesehatan serta fungsi pengelolaannya akan sepenuhnya dipegang oleh Kemenkes.

(Ade Miranti Karunia)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Luhut Temukan Manajemen Data Covid-19 yang Tak Sesuai antara Pusat dan Daerah"

Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini

Artikel Terkait