Advertorial
Intisari-online.com -Pandemi Covid-19 telah memukul kehidupan masyarakat dari segala sisi.
Sisi yang paling terdampak adalah sisi perekonomian karena banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK karena perusahaannya tidak mampu beroperasi.
Meski sudah berusaha mengatasinya dengan memberikan program kartu prakerja untuk para korban PHK, pemerintah masih dianggap kurang membantu rakyat.
Lebih-lebih setelah terdengar jika pemerintah masih menerima TKA (tenaga kerja asing) dari China.
Hal tersebut langsung dikritisi oleh anggota Komisi X DPR RI Saleh Partaonan Daulay.
Dilansir dari Kompas.com, pada Kamis (30/4/2020), Saleh mengatakan, kebijakan tersebut membuat pemerintah Indonesia nampak sangat inferior jika berhadapan dengan investor China tersebut.
"Pemerintah Indonesia terkadang kelihatan kurang berdaulat jika sedang memenuhi tuntutan para investor China,” kata Saleh.
Saleh mengatakan, kedatangan TKA saat warga negara Indonesia (WNI) banyak yang membutuhkan pekerjaan dinilai kurang tepat.
Baca Juga: Mau Memanaskan Makanan untuk Sahur di Rice Cooker? Begini Tipsnya!
"Saat ini WNI sendiri banyak yang terdampak Covid-19 secara ekonomi lantaran sebagian perusahaan dalam negeri terpaksa merumahkan para pekerjanya," tambah Saleh.
Menurut Saleh, saat seperti ini seharusnya penanaman modal asing bermanfaat untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi WNI dan tenaga kerja lokal.
"Jika investasi asing justru mempekerjakan TKA, berarti investasi itu tidak memiliki added value atau nilai tambah," tandas Saleh.
Pemprov Sultra tolak TKA China
Saleh sendiri menyampaikan pendapat seperti itu terkait penolakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan masyarakat terhadap masuknya 500 TKA ke daerahnya di masa pandemi Covid-19.
Ia mengatakan, kedatangan TKA dari episentrum Covid-19 ini akan menimbulkan perasaan khawatir dan takut bagi masyarakat karena mereka dinilai potensial membawa virus ke Indonesia.
Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Saleh meminta pemerintah mendengarkan dan memenuhi aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait penolakan TKA tersebut.
“Pemerintah pusat harus mendengar keluh kesah pemerintah daerah dan masyarakat Sultra.
"Aspirasi penolakan itu murni sebagai aspirasi berkenaan dengan penanggulangan Covid-19,” kata Saleh.
Penolakan TKA ini juga didukung adanya grafik persebaran Covid-19 yang masih menunjukkan pertambahan, baik jumlah pasien positif maupun yang meninggal akibat virus tersebut.
Politikus kelahiran Sibubuan ini mengatakan, kasus kedatangan TKA asal China di masa pandemi seperti ini bukan sekali ini saja.
“Tempo hari ada juga puluhan orang TKA asal China yang tiba di Kepulauan Riau.
"Itu juga menimbulkan polemik dan perdebatan," tutur Saleh.
(Maria Arimbi Haryas Prabawanti)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Terima TKA China dI Tengah Pandemi, Komisi X DPR: Bukti Pemerintah Inferior dengan Investor"
Ingin mendapatkan informasi lebih lengkap tentang panduan gaya hidup sehat dan kualitas hidup yang lebih baik?Langsung saja berlangganan Majalah Intisari. Tinggal klik di sini