Advertorial
Intisari-online.com -Presiden Donald Trump telah ajukan rencana untuk Timur Tengah pada Selasa (28/1/2020).
Ia mengklaim rencananya merupakan solusi dua arah yang solutif, tetapi sepertinya pihak Palestina tidak menganggapnya demikian.
Usulan tersebut berupa dasar bagi Israel untuk segera mencaplok semua pemukiman warganya di Tepi Barat dengan Amerika sebagai pihak yang mendukung mereka.
Selain itu, Trump ramalkan pembentukan negara Palestina dengan kedaulatan terbatas setelah periode transisi.
Usulan tersebut dirasa merugikan Palestina dan terlalu mendukung Israel, sehingga dengan segera Palestina menolak usul tersebut.
Palestina sendiri telah lama tidak melakukan kontak dengan Trump langsung selama 2 tahun, dengan negosiator Palestina belum berbincang lagi dengan Trump selama itu.
Dilansir dari CNN dan Mirror, Trump ajukan usulan tersebut dengan Jerusalem "tetap menjadi ibukota Israel yang tidak terbagi". tetapi Palestina tetap memiliki "ibukota di timur Jerusalem."
Trump tidak menjembatani pertanyaan para pengungsi Palestina dan apakah mereka tetap punya hak untuk kembali ke rumah lama mereka.
Ia juga katakan tidak ada warga Palestina dan Israel yang diusir dari rumah mereka dalam rencana tersebut.
Rencananya, ibukota Palestina di sisi timur Jerusalem yang dipisahkan dari wilayah sisanya.
Nantinya, ibukota Palestina di lingkungan Arab di Jerusalem di sisi timur penghalang, termasuk Kafr Aqab, Abu Dis dan Shuafat.
Rencana tersebut membolehkan warga Palestina memanggil ibukota mereka dengan "al-Quds", bahasa Arab untuk Jerusalem.
Namun, termasuk yang disebut sebagai ibukota adalah wilayah kecil yang tidak signifikan dan tidak akan diterima Palestina jika mereka hanya diberi tanah sekecil itu.
Selain mengusulkan hal tersebut, rencana Trump juga memberi Israel 'lampu hijau' untuk pihak Israel mencaplok kesepakatan tersebut, tidak peduli apakah Palestina mendukung rencana tersebut.
Namun mandat Israel membekukan kesepakatan ekspansi lainnya selama 4 tahun penuh, dengan imbalannya adalah pengakuan Amerika terhadap kedaulatan Israel terhadap kesepakatan tersebut.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan ia akan melakukan langkah pertama menindaklanjuti pencaplokan kesepakatan Jalur Barat pada Minggu.
Pengklaiman Israel secara penuh di wilayah tersebut akan membuat langkah ke depan pemerintah Israel membuat kesepakatan dengan Palestina dengan damai semakin sulit tercapai, lebih-lebih jika usulan Trump diabaikan.
Kondisi Palestina semakin tersudutkan ketika Amerika mengatakan mereka siap menerima sikap skeptis Palestina awalnya tetapi berharap jika seiring berjalannya waktu mereka mau untuk bernegosiasi.
Pemimpin Palestina telah menolak rencana tersebut di tengah kekhawatiran jika mereka tidak akan mengakui klaim Israel di Tepi Barat dan Jerusalem Timur selama 52 tahun.
Menindak lanjuti pengumuman resmi usulan tersebut, Hamas menganggapnya sebagai "omong kosong agresif."
Donald Trump umumkan usulannya bersama Netanyahu di Gedung Putih.
"Hari ini, Israel telah mengambil langkah besar menuju perdamaian.
"Kemarin, Perdana Menteri Netanyahu menginformasikan aku jika dia bersedia mengesahkan visi sebagai dasar negosiasi langsung.
"Aku juga akan mengatakan, (Benny Gantz) juga telah sangat setuju dengan langkah bersejarah bagi Palestina ini."
Benny Gantz adalah kandidat saingan Netanyahu dalam pemilihan umum yang sudah di depan mata.
Usulan tersebut dituliskan dalam 80 halaman: 50 rencana politis yang diumumkan pada Selasa dan 30 rencana ekonomi diumumkan Juli kemarin.
Rencana ekonomi tersebut meliputi rencana revitalisasi Palestina, Jordania dan Mesir dengan anggaran 50 juta dolar Amerika.
Trump juga telah mengesahkan usulan map menggambarkan dua negara.
Baca Juga: 42 Kerangka Tua Misterius Ditemukan di Lahan yang Akan Dibangun, Tubuh Mereka Terikat di Belakang
Palestina akan berukuran dua kali ukuran Palestina saat ini dan akan dihubungkan dengan jalan, jembatan dan terowongan.
Pengumuman ini disebut-sebut sebagai cara Trump dan Netanyahu untuk memajukan dan mempromosikan diri mereka.
Trump sedang 'disidang' oleh senator Amerika untuk dipecat dari jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat.
Sementara itu Netanyahu diindikasikan telah melakukan penipuan, penggelapan dana dan penyuapan di November, dengan tiga kasus terpisah.
Parlemen Israel, Knesset sedang mendiskusikan pada Selasa apakah perlu diberikan komite untuk membahas permohonan imunitas Netanyahu terkait tuduhan padanya.
Mahmoud Abbas pada Senin katakan ia tidak akan setuju dengan perjanjian apapun yang tidak memberikan solusi 2 arah.
Bagi Abbas, rencana ini bagaikan "tamparan abad ini."
"Kami katakan lagi, tidak, tidak, tidak untuk kesepakatan abad ini," tambahnya.
Palestina juga telah menolak perjanjian dengan pihak administrasi Trump sebagai protes kebijakan pro-Israel yang dilakukan dengan memindahkan Kedutaan Besar Amerika di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem.