Advertorial
Intisari-Online.com - Wakil Menteri BUMN Kartika Wirdjoatmodjo mengatakan ada kaitan erat dalam kasus dugaan korupsi pada PT Asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) dan PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).
Hal tersebut berdasarkan hasil tinjauan Kementerian BUMN terhadap hasil audit terhadap keuangan Asabri oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Kami tadi mereview dengan BPKP dan Komisaris Asabri […] Memang saham-saham yang ada di Asabri mirip-mirip dengan saham-saham di Jiwasraya."
"Jadi memang kami melihat ada semacam hubungan permainan saham di Asabri dan Jiwasraya,” tutur Kartika, Rabu (15/1).
Kartika juga mengatakan, hasil audit menunjukkan bahwa terdapat penurunan nilai saham dan reksadana yang signifikan pada portofolio investasi Asabri, serupa kasus pada Jiwasraya.
Menyusul tinjauan terhadap hasil audit Asabri oleh BPKP tersebut, Kartika mengatakan, pemerintah akan mulai menentukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan atas kasus dugaan kasus korupsi Asabri tersebut.
“Kita akan lihat pihak-pihak yang bertanggung jawab dan pada saatnya akan kita umumkan sanksi dan prosesnya seperti apa,” lanjut dia.
Kasus Asabri Lebih Sensitif dan Punya Implikasi Politik yang Tinggi
Belum usai kasus fraud PT Asuransi Jiwasraya Tbk, muncul pula kasus PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero) yang belakangan ikut tersorot.
Kedua perusahaan asuransi pelat merah itu dinilai punya kasus yang sama dengan kesalahan yang sama, yakni salah mengelola dana penempatan di saham-saham lapis 3 (small-cap stocks) alias saham berisiko tinggi.
"Banyak kesamaannya, mulai dari waktu terjadinya, kesamaan pelakunya, kesamaan modusnya, kesamaan emiten-emiten yang dipakai untuk menempatkan investasi saham-saham lapis 3 yang berkinerja buruk," kata Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo kepada Kompas.com, Selasa (14/1/2020).
Kendati memiliki kesamaan, Irvan menyebut kasus Asabri lebih sensitif ketimbang Jiwasraya.
Hal itu terlebih Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD yang mengumumkan terlebih dulu kasus Asabri ini.
"Ya, implikasi politiknya tinggi karena yang mengumumkan saja Menteri Polhukam bukan Menhan Prabowo. Itu menunjukkan implikasinya tinggi," ungkap Irvan.
Tak hanya itu, kasus Asabri yang gagal investasi ini berkaitan langsung dengan TNI/Polri sebagai ketahanan nasional di tengah konflik yang memanas seperti di Perairan Natuna.
Di tengah isu tersebut, asuransi TNI/Polri justru bermasalah karena asuransi sosialnya mengalami gagal investasi.
"(Jadi) Bukan (hanya) soal kerugiannya, tapi soal anggota TNI Polri yang kesejahteraannya minim dan mereka diperlukan untuk ketahanan nasional," terang Irvan.
Sepakat dengan Irvan, Peneliti Senior dan Direktur Riset Core Indonesia, Piter Abdullah juga berkata kasus Asabri punya implikasi politik yang besar.
Mengingat nilai kerugiannya yang juga besar.
"Menimbang nilainya yang begitu besar, implikasi politik sudah pasti juga besar. Apalagi solusi untuk keduanya menurut saya tidak bisa tidak harus ada bailout dari pemerintah," ungkap Piter.
Sebelumnya diberitakan, Asabri dan Jiwasraya salah mengelola penempatan dana.
Kabarnya, portofolio saham milik Asabri anjlok hingga 90 persen.
Kerugiannya pun disebut-sebut mencapai lebih dari Rp 10 triliun.
Ditelusuri, penyebab ambruknya kinerja dua BUMN ini karena pengelolaan penempatan dana investasi.
Baik Jiwasraya maupun Asabri, sama-sama tersandung saham berisiko tinggi.
Hingga November 2019, berdasarkan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Asabri punya portofolio di 14 saham dengan kepemilikan di atas 5 persen.
Sementara Jiwasraya, aset berupa saham pada Desember 2017 tercatat sebesar Rp 6,63 triliun, menyusut drastis menjadi Rp 2,48 triliun pada September 2019.
Yang paling parah, terjadi pada aset yang ditempatkan di reksa dana, dimana pada Desember 2017 tercatat sebesar Rp 19,17 triliun, nilainya anjlok menjadi Rp 6,64 triliun pada September 2019.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kasus Asabri Lebih Sensitif dan Punya Implikasi Politik yang Tinggi" dan di Kontan.id dengan judul "Ternyata, Kementerian BUMN temukan keterkaitan kasus Jiwasraya dan Asabri, apa saja?"