“Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar," ujar Retno kepada Jenderal Hlaing, seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI.
Retno menekankan bahwa Indonesia dan dunia internasional sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State.
Kekerasan telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang telah memakan banyak korban meninggal, luka dan kehilangan tempat tinggal.
“Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim," kata Retno.
Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Hlaing menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine State.
Disampaikan bahwa otoritas keamanan terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.
Menanggapi hal itu, Retno berharap agar otoritas keamanan dapat segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine State, agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan.
Selain itu, Retno juga memberikan lima saran penting kepada Suu Kyi. Pertama, Myanmar harus sesegera mungkin mengembalikan stabilitas dan keamanan.
Kedua, agar semua pihak di Myanmar menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.
Ketiga, Indonesia meminta Myanmar memberi perlindungan kepada semua warga di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama.
Keempat, agar Myanmar membuka akses seluas mungkin untuk bantuan keamanan.
“Dan elemen lainnya, adalah pentingnya agar rekomendasi laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yanh dipimpin Kofi Annan dapat segera diimplementasikan,” lanjut Retno.
(Rakhmat Nur Hakim)
Artikel ini sudah tayang di kompas.com dengan judul “Redam Krisis Rohingya, Pemerintah Indonesia Jadi Sorotan Internasional”.