Misalnya, salah satu kebijakan offset yang dilaksanakan Indonesia terhadap Rusia adalah pengiriman SDM untuk pelatihan operasional menggunakan beragam alutsista di rusia, kebijakan pembayaran pembelian alutsista melalui kredit, dan lainnya.
Presiden Soekarno saat itu bahkan mengeluarkan kebijakan offset yang kontroversial terkait pembelian alutsista dari Rusia dalam jumlah besar melalui utang. “Kalau tidak bisa bayar, ya kemplang saja”.
Pada prinsipnya kebijakan offset demi pemenuhan kebutuhan alat pertahanan Indonesia pada era 1960-an lebih banyak memanfaatkan mekanisme kredit ekspor dan beli putus.
Dalam hal ini Indonesia hanya memanfaatkan peralatan pertahanan tersebut dan sangat tergantung dengan para mekanik alat pertahanan negara produsen.
Meski secara realitas, alih tekhnologi yang diharapkan oleh Indonesia untuk membangun industri pertahanannya tidak sesuai harapan.
Mengingat Pemerintah RI di bawah pimpinan Soekarno berhenti dan diganti Orde Baru yang dalam pengadaaan Alpalhankam lebih memilih membeli alutsista dari negara negara Blok Barat.
Tapi dari sisi pembelajaran untuk menerapkan kebijakan offset, pengalaman Pemerintah RI makin diperkaya karena setelah mendalami kebijakan offset versi Blok Timur, Pemerintah juga bisa mendalami kebijakan offset versi negara negara Blok Barat.
Sejak Pemerintah Orde Baru berkuasa hingga tahun 2004, pemasok persenjataan bagi pemenuhan pertahanan sangat bervariasi, tercatat 173 jenis sistem persenjataan yang bersumber dari 17 negara produsen.
Kebijakan offset yang ditawarkan dari masing masing negara pun berbeda. Berdasar keragaman offest dari masing masing negara itu,pengalaman dan pengetahuan kebijakan serta mekanisme offset Pemerintah RI seharusnya makin matang.
Tapi karena alutsista yang dibeli dari luar negeri kebanyakan mengedepankan prinsip membeli putus, tanpa ada alih tekhnologi, sebagaimana yang ditegaskan dalam mekanisme offset di era terkini, upaya untuk mencapai kebijakan offest demi kemandirian alutsista masih belum optimal.
Adanya kesempatan bahwa Rusia mau menerima imbal beli berupa barter bahan pangan dari Indonesia untuk membayari Su-35 merupakan kesempatan sangat menarik.
Apalagi selain mau barter dengan bahan pangan, Rusia juga masih bersedia melakukan ToT SU-35 kepada Indonesia sehingga pihak Pemerintah RI bisa mendapatkan imbal dagang secara ganda.