Intisari-Online.com - Presiden Xi Jinping telah memerintahkan kepada pasukan militernya yang bertugas mengawasi wilayah Laut China Selatan dan Taiwan untuk meningkatkan kemampuan dan bersiap menghadapi keadaan darutat, termasuk peperangan.
Dilansir dari SCMP, yang mengutip stasiun televisi negara CCTV, Presiden Xi mengatakan, Komando Operasi Selatan harus menanggung tanggung jawab militer yang berat dalam beberapa tahun terakhir.
"Adalah penting untuk memperkuat misi.. dan berkonsentrasi persiapan untuk menghadapi peperangan," kata Xi dalam inspeksi yang dilakukan selama tur kunjungan ke Provinsi Guangdong, Kamis (25/10/2018).
"Kita perlu mempertimbangkan segala situasi yang rumit dan menyusun rencana darurat dengan tepat," tambahnya.
Baca Juga : Perang Laut China Selatan: 3 Masalah Ini Sulut Konflik Amerika-China
"Kita harus meningkatkan latihan kesiapan tempur, latihan bersama dan latihan konfrontatif untuk meningkatkan kemampuan prajurit dan persiapan untuk perang," ujar Xi.
Kunjungan Xi ke komando militer merupakan salah satu agenda yang dilakukannya selama perjalanan empat hari ke provinsi di China selatan itu.
Kunjungan dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan di tengah perlambatan ekonomi dan perdagangan yang berkembang, serta persaingan strategisnya dengan Amerika Serikat.
Baca Juga : Benarkah Kapal Perang China ‘Pepet’ Kapal Perang AS di Laut China Selatan?
Rincian pidato Xi saat di Guangdong, dirilis sehari setelah pernyataan Menteri Pertahanan yang juga Jenderal Penasihat Negara, Wei Fenghe, yang mengatakan negara tidak akan pernah menyerahkan satu bagian pun dari wilayahnya.
Dia juga memperingatkan bahwa ancaman berulang untuk kedaulatan Taiwan akan menjadi sangat berbahaya dan berujung pada tindakan militer.
Sebagian tugas dari Komando Operasi Selatan adalah untuk mengawasi Laut China Selatan, sebuah kawasan yang kerap terjadi ketegangan dengan melibatkan China, AS maupun kekuatan negara lainnya.
Awal Oktober ini, sebuah kapal perusak China nyaris bertabrakan dengan kapal perang AS di wilayah perairan yang disengketakan, setelah melakukan manuver yang berbahaya sebagai upaya memperingatkan kapal tersebut untuk meninggalkan wilayah perairan itu.
Menhan China: Militer Bakal Gunakan Segala Cara jika Taiwan Berpisah
Menteri Pertahanan China Wei Fenghe menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin Taiwan memisahkan diri dari mereka.
Pernyataan itu disampaikan Wei dalam pembukaan Forum Xiangshan di Beijing, sebagaimana diwartakan Reuters via Channel News Asia Kamis (25/10/2018).
Dalam pidatonya, menteri berusia 65 itu menuturkan isu tentang Taiwan berhubungan dengan kedaulatan, integritas, maupun kepentingan inti China.
Baca Juga : Tinggal Berjarak 45 Meter dari Kapal Perusak China di Laut China Selatan, Kapal Perusak AS Pilih 'Mengalah'
Jenderal dari Satuan Roket Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) itu berujar, sangat berbahaya jika ada pihak yang berusaha menantang kedaulatan tersebut.
"Jika mereka berusaha menjauhkan Taiwan dari China, maka militer bakal menggunakan segala cara untuk menggagalkannya," tegas Wei.
Hubungan China dan Taiwan memburuk sejak Presiden Tsai Ing-wen berkuasa di 2016. Kondisi itu ditambah dengan kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat ( AS).
Antara lain dengan mendirikan kedutaan de facto di Taipei, maupun mengesahkan peraturan pejabat AS diizinkan berkunjung ke sana.
Selain itu, militer AS juga sering melaksanakan misi baik di sekitar wilayah Taiwan maupun kawasan Laut China Selatan yang sebagian besar diklaim China.
Terakhir, angkatan laut AS mengirim dua kapal perangnya ke Selat Taiwan untuk transit saat melaksanakan misi navigasi independen.
Wei melanjutkan, dia melihat hubungan militer China dengan AS sangatlah penting dan sensitif. Namun dia berujar tak menoleransi segala provokasi.
Baca Juga : Tinggal Berjarak 45 Meter dari Kapal Perusak China di Laut China Selatan, Kapal Perusak AS Pilih 'Mengalah'
Menteri yang menjabat sejak 19 Maret itu juga menyoroti niat Presiden AS Donald Trump untuk keluar dari perjanjian nuklir era Perang Dingin.
Perjanjian Nuklir Jarak Menengah (INF) merupakan kesepakatan yang ditandatangani pada 1987 antara Presiden Ronald Reagan dan Pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev.
Kesepakatan itu melarang kedua negara untuk mengembangkan rudal balistik berhulu ledak nuklir dari jarak 500 hingga 5.500 kilometer.
Dalam penjelasannya, Trump menganggap perjanjian itu tak mengakomodie China yang dilaporkan juga mengembangkan rudal dengan jangkauan hingga ke AS.
Trump menganggap bahwa Beijing mempunyai peran kunci dalam kebijakannya. "Pernyataan tersebut sangat salah," kata Wei.
(Agni Vidya Perdana)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Presiden Xi Perintahkan Militernya Bersiap untuk Berperang" dan "Menhan China: Militer Bakal Gunakan Segala Cara jika Taiwan Berpisah".
Baca Juga : Empat Pesawat Bomber B-52 Milik AS Melintas di Laut China Selatan, Apakah Ini Peringatan Perang?