PKI adalah partai politik yang sah, memiliki jutaan anggota dan pendukung. Membubarkannya bukanlah langkah mudah, penuh risiko dan konsekuensi yang tak terduga.
Di tengah dilema yang mendera, Bung Karno mencoba mencari jalan tengah. Ia berjanji akan mengusut tuntas peristiwa G30S, menghukum para pelaku yang terlibat, siapapun mereka.
Ia juga menyerukan kepada seluruh rakyat untuk tetap tenang, tidak terpancing provokasi, dan menjaga persatuan nasional.
Namun, desakan untuk membubarkan PKI semakin kuat, tak terbendung. Berbagai organisasi masyarakat, mahasiswa, dan elemen lainnya bersatu padu menyuarakan tuntutan yang sama.
Aksi demonstrasi semakin meluas, poster-poster bergambar palu arit dengan coretan merah bertebaran di sudut-sudut kota.
Bung Karno, sang pemimpin karismatik yang biasanya mampu menjinakkan massa, kali ini seperti kehilangan kendali. Ia terjebak dalam pusaran sejarah, dihadapkan pada pilihan sulit yang akan menentukan nasib bangsa dan warisannya sendiri.
Dilema Sang Pemimpin Besar
Sejak awal kemerdekaan, Bung Karno telah merangkul PKI sebagai bagian dari kekuatan politik nasional.
Ia melihat PKI sebagai partai yang militan, memiliki basis massa yang kuat, dan setia kepadanya. Dalam konteks perjuangan melawan imperialisme dan kolonialisme, PKI adalah sekutu penting dalam mewujudkan cita-cita revolusi.
Namun, kedekatan Bung Karno dengan PKI juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan Angkatan Darat dan kelompok Islam.
Mereka melihat PKI sebagai ancaman bagi ideologi Pancasila dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Peristiwa G30S menjadi puncak dari ketegangan yang telah lama membara, memicu gelombang anti-komunisme yang tak terbendung.
Bung Karno berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ia ingin menjaga persatuan nasional dan stabilitas politik.