Di situ ditegaskan:
"Amanat penderitaan rakyat hanya dapat diberikan dengan pengamalan Pancasila secara paripurna dalam segala segi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan dan dengan pelaksanaan secara murni dan konsekuen jiwa serta ketentuan-ketentuan UUD 1945, untuk menegakkan Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum yang konstitusional sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945."
Tiga bulan setelah dilantik menjadi presiden, tepatnya pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1967, Soeharto mengatakan:
"Pancasila makin banyak mengalami ujian zaman dan makin bulat tekad kita mempertahankan Pancasila."
Ketika itu Presiden Soeharto juga menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar semboyan untuk dikumandangkan.
Buka juga dasar falsafah negara yang sekadar dikeramatkan dalam naskah UUD.
Tapi harus diamalkan.
Pada 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 1968 tentang Tata Urutan dan Rumusan Pancasila.
Instruksi presiden tersebut dikeluarkan karena sampai saat itu belum terdapat keseragaman mengenai tata urutan dan rumusan sila kedua.
Baik dalam hal penulisan, pembacaan, ataupun pengucapannya.
Instruksi presiden tersebut mulai berlaku pada 13 April 1968.
Masih dalam rangka menjalankan misi utamanya, pemerintah Orde Baru pada 22 Maret 1978 mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa).