Intisari-online.com - Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai yang panjang, memiliki potensi maritim yang sangat besar.
Namun, potensi tersebut juga diiringi dengan berbagai ancaman keamanan dan pertahanan di laut.
Untuk itu,pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritimnya melalui berbagai langkah strategis.
Berikut beberapa upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan dan pertahanan di jalur laut:
1. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan: Mengatur tentang pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang bertugas melakukan penegakan hukum di laut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Berperan dalam pengelolaan sumber daya laut dan penegakan hukum di bidang perikanan.
Komando Armada Maritim (Koarmada): Bagian dari TNI Angkatan Laut yang bertugas menjaga keamanan dan kedaulatan di wilayah laut Indonesia.
Satuan Tugas Maritim (Satgasmar): Gabungan dari berbagai instansi penegak hukum yang bertugas memberantas kejahatan maritim seperti perompakan dan penyelundupan.
2. Modernisasi Alat Peralatan Militer:
Pembelian kapal perang dan pesawat patroli maritim: Meningkatkan kemampuan TNI Angkatan Laut dalam melakukan patroli dan operasi di laut.
Baca Juga: Ini Penjelasan Hubungan Antara Kesultanan Demak dan Majapahit
Pembangunan pangkalan militer maritim: Memperkuat keberadaan TNI Angkatan Laut di wilayah strategis.
Pengembangan teknologi maritim: Meningkatkan kemampuan Indonesia dalam memantau dan mengamankan wilayah lautnya.
3. Kerjasama Internasional:
Bergabung dengan organisasi maritim internasional: Seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan Indian Ocean Naval Symposium (IONS) untuk meningkatkan kerjasama dalam memerangi kejahatan maritim.
Melakukan patroli bersama dengan negara-negara tetangga: Meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran kedaulatan laut.
Membangun dialog dan kerjasama maritim dengan negara-negara lain: Meningkatkan pemahaman dan kerjasama dalam mengatasi berbagai isu maritim.
4. Peningkatan Kapasitas SDM:
Pendidikan dan pelatihan bagi personel maritim: Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personel maritim dalam menjalankan tugasnya.
Pembinaan masyarakat maritim: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan kedaulatan maritim.
5. Pemanfaatan Teknologi:
Sistem pemantauan maritim: Memantau pergerakan kapal dan aktivitas di laut secara real time.
Baca Juga: Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Belanda Menerapkan Tanam Paksa
Teknologi identifikasi otomatis (AIS): Melacak pergerakan kapal secara elektronik.
Teknologi satelit: Memantau wilayah laut yang luas dan terpencil.
Upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam menjaga keamanan dan pertahanan di jalur laut menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi kedaulatan dan kekayaan maritimnya.
Dengan terus memperkuat regulasi, kelembagaan,alat peratatan militer, kerjasama internasional, kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara maritim yang maju, sejahtera, dan aman.
Tantangan dan Hambatan:
Meskipun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga keamanan dan pertahanan di jalur laut,masih terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu dihadapi, seperti:
Luasnya wilayah laut Indonesia: Menyulitkan proses patroli dan penegakan hukum.
Kemampuan anggaran yang terbatas: Membatasi pengadaan alat peratatan militer dan teknologi maritim.
Kurangnya kesadaran masyarakat maritim: Menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum di laut.
Kejahatan maritim yang bersifat transnasional: Memerlukan kerjasama internasional yang kuat untuk mengatasinya.
Kesimpulan:
Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menjaga keamanan dan pertahanan di jalur laut melalui berbagai langkah strategis.
Dengan terus memperkuat regulasi, kelembagaan, alat peratatan militer, kerjasama internasional, kapasitas SDM, dan pemanfaatan teknologi, diharapkan Indonesia dapat menjadi negara maritim yang maju, sejahtera, dan aman.