Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat stabilitas pemerintahan.
Kurangnya Koordinasi dan Integrasi: Koordinasi antar-departemen dan lembaga pemerintah lemah, sehingga program pembangunan tidak terlaksana secara terpadu.
Birokrasi yang Tidak Efisien: Birokrasi yang berbelit-belit dan korupsi menghambat kelancaran program pembangunan dan penyerapan anggaran.
3. Kekurangan Sumber Daya:
Sumber Daya Keuangan Terbatas: Anggaran negara terbatas dan banyak dialokasikan untuk kebutuhan militer dan keamanan.
Dana untuk pembangunan infrastruktur dan program sosial menjadi minim.
Keterampilan dan Tenaga Ahli Terbatas: Indonesia masih kekurangan tenaga ahli dan skilled workers untuk melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang.
Infrastruktur yang Belum Memadai: Infrastruktur dasar seperti jalan raya, jembatan, dan pelabuhan masih tertinggal, sehingga menghambat distribusi barang dan jasa.
Kesimpulan
Demokrasi Parlementer di Indonesia, meskipun membawa semangat demokrasi, tidak mampu melaksanakan pembangunan nasional secara efektif.
Ketidakstabilan politik, kelemahan sistem pemerintahan, dan kekurangan sumber daya menjadi faktor utama penghambat.
Hal ini menjadi pelajaran penting bagi Indonesia dalam membangun demokrasi yang stabil dan berkelanjutan, yang mampu mendorong pembangunan nasional yang adil dan merata.