Intisari-online.com - Demokrasi Parlementer di Indonesia, yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959, merupakan periode penuh gejolak dan perubahan.
Di balik semangat demokrasi, terdapat hambatan signifikan dalam melaksanakan pembangunan nasional.
Artikel ini akan mengupas faktor-faktor utama yang menghambat pembangunan nasional pada masa Demokrasi Parlementer.
Berikut penyebab, pada masa demokrasi parlementer pembangunan nasional tidak dapat dilaksanakan sebab
1. Ketidakstabilan Politik:
Persaingan Antar-Partai: Era ini diwarnai dengan multi-partai yang memiliki ideologi dan kepentingan berbeda.
Persaingan antar-partai, terutama dalam perebutan kursi kabinet, sering kali memicu ketegangan dan krisis politik.
Pergantian Kabinet yang Sering: Kabinet sering jatuh bangun akibat mosi tidak percaya dari parlemen.
Hal ini menyebabkan inkonsistensi kebijakan dan program pembangunan, menghambat perencanaan jangka panjang dan pelaksanaan program yang efektif.
Krisis Kabinet 1955: Krisis ini menunjukkan puncak ketidakstabilan politik.
Kabinet Burhanuddin Harahap jatuh setelah mosi tidak percaya dari PKI, memicu kekacauan dan demonstrasi besar-besaran.
Baca Juga: Sejarah Telur Paskah, Berasal dari Festival Anglo-saxon Kuno?
2. Lemahnya Sistem Pemerintahan:
Konstitusi yang Berubah-ubah: Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 sering diamandemen untuk mengakomodasi kepentingan politik dan menyelesaikan krisis.