Intisari-online.com - Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, kondisi politik dan ekonomi masih belum stabil.
Kabinet-kabinet sebelumnya sering mengalami perpecahan dan kesulitan dalam menjalankan pemerintahan.
Dalam situasi tersebut, Wilopo, Perdana Menteri Indonesia saat itu, memutuskan untuk menerapkan prinsip Zaken Kabinet dalam menjalankan pemerintahan.
Lalu, apa tujuan wilopo menerapkan prinsip zaken kabinet dalam menjalankan pemerintahan.
Tujuan utama Wilopo menerapkan Zaken Kabinet adalah:
1. Memperkuat stabilitas politik:
Zaken Kabinet dibentuk dengan tujuan untuk meminimalisir perselisihan politik dan menciptakan pemerintahan yang lebih stabil.
Kabinet ini terdiri dari para ahli dan profesional di bidangnya masing-masing, tanpa didasarkan pada afiliasi partai politik.
Hal ini diharapkan dapat menciptakan kabinet yang lebih fokus pada menyelesaikan masalah-masalah negara.
2. Meningkatkan efisiensi pemerintahan:
Zaken Kabinet dirancang untuk menjadi kabinet yang lebih ramping dan efisien.
Baca Juga: Apa Penyebab Usaha Presiden Soeharto Membentuk Kabinet Reformasi Tidak Berhasil?
Kabinet ini hanya terdiri dari 10 menteri, dibandingkan dengan kabinet sebelumnya yang memiliki lebih banyak menteri.
Dengan jumlah menteri yang lebih sedikit, diharapkan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.
3. Meningkatkan profesionalisme:
Zaken Kabinet bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pemerintahan.
Para menteri yang dipilih adalah para ahli di bidangnya masing-masing dan diharapkan dapat membawa keahlian dan pengalaman mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah negara.
4. Mewujudkan demokrasi terpimpin:
Penerapan Zaken Kabinet oleh Wilopo juga merupakan langkah awal menuju demokrasi terpimpin yang diusung oleh Presiden Soekarno.
Demokrasi terpimpin bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan presiden dalam menyelesaikan masalah-masalah negara.
Hasil Penerapan Zaken Kabinet:
Penerapan Zaken Kabinet membawa beberapa hasil positif, seperti:
Meningkatkan stabilitas politik: Zaken Kabinet berhasil meminimalisir perselisihan politik dan menciptakan pemerintahan yang lebih stabil.
Meningkatkan efisiensi pemerintahan: Pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan efektif dengan jumlah menteri yang lebih sedikit.
Meningkatkan profesionalisme: Para menteri yang ahli di bidangnya masing-masing membawa keahlian dan pengalaman mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah negara.
Namun, Zaken Kabinet juga memiliki beberapa kelemahan, seperti:
Kurangnya representasi partai politik: Zaken Kabinet tidak melibatkan partai politik secara langsung dalam pemerintahan.
Hal ini menyebabkan beberapa partai politik merasa tidak puas.
Kurangnya akuntabilitas: Zaken Kabinet tidak memiliki akuntabilitas yang jelas kepada parlemen.
Hal ini menyebabkan kekhawatiran bahwa kabinet ini tidak akan bertanggung jawab kepada rakyat.
Meskipun memiliki beberapa kelemahan, Zaken Kabinet merupakan langkah penting dalam sejarah Indonesia.
Kabinet ini berhasil membawa stabilitas politik dan meningkatkan efisiensi pemerintahan di masa awal kemerdekaan Indonesia.
Demikianlah, tujuan wilopo menerapkan prinsip zaken kabinet dalam menjalankan pemerintahan.