Sekali lagi, bantuan Belanda datang dengan harga yang mahal. Mataram semakin terjerat hutang dan harus menyerahkan wilayahnya sebagai jaminan.
3) Perjanjian Giyanti
Perjanjian Giyanti, bagaikan pisau bermata dua, mengakhiri perang saudara di Mataram Islam namun sekaligus menandai awal kehancurannya.
Ditandatangani pada 13 Februari 1755, perjanjian ini membagi Mataram menjadi dua: Kasunanan Surakarta Hadiningrat di bawah Pakubuwana III dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah Pangeran Mangkubumi.
Perpecahan ini melemahkan kekuatan Mataram dan membuatnya semakin terikat pada VOC, yang berperan sebagai penengah dan penjamin perdamaian.
Keberpihakan VOC pada Pakubuwana III memicu kemarahan Pangeran Sambernyawa, putra bungsu Pakubuwana II, yang kemudian melakukan perlawanan.
Pemberontakan Pangeran Sambernyawa ini mengancam stabilitas kedua kerajaan baru.
Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi, yang sebelumnya berseteru, terpaksa bersatu untuk menghadapinya dengan bantuan VOC.
4) Perjanjian Salatiga
Perjanjian Salatiga, ditandatangani pada 17 Maret 1757, mengakhiri perlawanan Pangeran Sambernyawa.
Ia mendapatkan wilayah di sebelah timur Sungai Opak dan bergelar Mangkunegara I, mendirikan Kadipaten Mangkunegaran.
Baca Juga: Prestasi Besar Sultan Agung Selama Memerintahkan Kerajaan Mataram
Perjanjian ini, meskipun membawa perdamaian, semakin menegaskan fragmentasi Mataram.
Kerajaan besar ini terpecah menjadi tiga: Surakarta, Yogyakarta, dan Mangkunegaran.
Perpecahan dan intervensi VOC bagaikan penyakit kronis yang menggerogoti Mataram dari dalam.
Kekuatannya kian melemah, mengantarkan kerajaan ini menuju keruntuhannya.
Kisah Kerajaan Mataram adalah pelajaran berharga tentang naik turunnya sebuah kekuasaan.
Kita dapat memetik hikmah dari peristiwa setelah Sultan Agung meninggal, kekuasaan Kerajaan Mataram mengalami kemunduran karena 4 hal ini.
Baca Juga: Kebijakan-kebijakan yang Dilakukan Sultan Agung yang Menyebabkan Mataram Mencapai Puncak Kejayaan