Selain itu, Pancasila juga menghadapi tantangan dari gerakan separatis, seperti Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia.
Penerapan Pancasila Masa Demokrasi Liberal
Pada masa demokrasi liberal, yaitu tahun 1950 hingga 1955, Pancasila lebih diarahkan sebagai demokrasi liberal.
Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang lebih menekankan pada hak-hak individu, seperti kebebasan berpendapat, berserikat, dan beragama.
Pada masa ini, Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilihan umum pertama pada tahun 1955, yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis.
Namun, demokrasi liberal juga menimbulkan berbagai masalah, seperti konflik antara pusat dan daerah, pemberontakan separatis, seperti Republik Maluku Selatan (RMS), PRRI, dan Permesta, serta kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru.
Penerapan Pancasila Masa Demokrasi Terpimpin
Pada masa demokrasi terpimpin, yaitu tahun 1956 hingga 1965, Pancasila mengalami ideologisasi oleh Presiden Soekarno.
Ideologisasi adalah proses di mana Pancasila dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia.
Soekarno berusaha untuk mempersatukan bangsa Indonesia di bawah ideologi Pancasila, meskipun belum jelas apakah Pancasila dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke kesejahteraan atau tidak.
Pada masa ini, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 1959, yang memberikan kekuasaan penuh kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Baca Juga: Bagaimana Peran dan Tanggung Jawab Media Massa dalam Menjaga Keutuhan Ideologi Pancasila dan NKRI?