Intisari-Online.com - Dalam rangka meningkatkan literasi digital, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menggandeng media massa Tribun Network, Kompas Gramedia, untuk menyelenggarakan pelatihan.
Para prajurit dan Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) yang berada di lingkungan TNI AD akan mendapatkan pelatihan yang mencakup bidang jurnalistik, public relation, personal branding dan pembuatan dokumentasi (dokumenter).
“Saya harap, setiap prajurit dan pegawai negeri sipil yang mengikuti pelatihan ini bisa aktif mengirimkan materi-materi publikasi ke media,” kata Kepala Staf TNI AD (KASAD) Jenderal Maruli Simanjuntak saat menandatangani nota kesepahaman di ruangannya di Markas Besar TNI AD Jalan Veteran Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024) sore, seperti dilansir Tribunnews.
Pelatihan yang akan berlangsung selama satu tahun ini diatur secara teknis dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi, dengan Chief Executive Officer (CEO) Tribun Network Dahlan Dahi.
Nota kesepahaman (MoU) sebagai payung hukum perjanjian kerja sama juga ditandatangani KASAD Jenderal Maruli Simanjuntak bersama CEO Kompas Gramedia Liliek Oetama, di lokasi yang sama.
Hadir pula CEO KG Media Andy Budiman, Editor Senior Harian Kompas Rikard Bagun, Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharmasaputra dan Pemimpin Redaksi Kompas TV Rosianna Silalahi.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, program pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan komunikasi dan pengelolaan media.
Peserta yang menjadi sasaran adalah para Kepala Dinas Penerangan di tingkat Komando Daerah Militer (Kodam) di seluruh Indonesia, penerangan Korem, Kodim sampai batalyon. Bahkan sampai tingkat terdekat dengan rakyat, yaitu bintara pembina desa (Babinsa).
Pelatihan akan segera dimulai. Di Jakarta, pelatihan dilaksanakan secara tatap muka atau luar jaringan (luring) pada 25 sampai 26 Januari 2024. Sementara itu, untuk di daerah, pelatihan dilakukan secara daring (online).
“Dengan adanya program ini, diharapkan kemampuan atau literasi digital dari para perwira, para anggota TNI Angkatan Darat bisa meningkat. Dan bagaimana mereka mengelola atau menangani media itu bisa dilakukan dengan baik di masa depan,” ujar Kristomei.
“Cara berkomunikasinya juga lebih humanis, lebih efektif, dan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari media untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada,” ucap Kristomei, Akmil 1997 dan Kapendam Jaya 2017-2019.
HUT Dispenad
Penandatanganan kerja sama pelatihan literasi digital diselenggarakan setelah pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) intel Fungsi Penerangan TNI AD yang bertepatan dengan hari ulang tahun Ke-73 Dispenad. Dalam acara tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan perhatian pada bidang komunikasi publik.
Menurut Maruli, acara Rakernis diselenggarakan untuk memberikan masukan kepada jajaran Penerangan TNI Angkatan Darat terkait komunikasi dengan media massa. ”Semoga dengan adanya acara ini, komunikasi dengan media bisa lebih baik lagi," kata dia.
KASAD mengajak para pemimpin redaksi media massa nasional untuk bersilaturahmi.
Dari silaturahmi itu, Maruli mendapatkan masukan dari sejumlah pimpinan media massa terkait bidang komunikasi publik. “Tadi ada beberapa yang kami minta saran mungkin nanti ada hal yang dikoordinasikan oleh Ketua Dewan Pers, bagaimana teknisnya sehingga bisa dibagi waktu komunikasi ke media massa,” kata dia.
TNI AD Netral
Terkait adanya rekaman suara yang diduga berasal dari unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, yang memberikan dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres di Pemilu 2024, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan tanggapannya.
Maruli mengatakan bahwa banyak kasus, di mana, pihak-pihak tertentu melakukan manipulasi sehingga seakan-akan ada pihak yang memberikan arahan dukungan kepada pasangan capres-cawapres tertentu.
Maruli menambahkan bahwa setingkat Perwira Menengah ke atas pasti akan berhati-hati untuk mengeluarkan pernyataan di depan publik terkait pilihan politik. Karena prajurit TNI harus netral, tidak ikut memilih dan tidak boleh berpolitik praktis.
“Kalau tidak hati-hati, bisa berbahaya. Nanti orang bisa merekam. Saya saja kalau berkomunikasi lewat telepon sudah was-was sekarang. Nanti direkam, diedit, keluar suara saya,” ujar Maruli dalam konferensi pers setelah bersilaturahmi dengan pimpinan media massa di Markas Besar TNI AD Jakarta Pusat.
“Jadi kami pasti akan menindaklanjuti hal ini nanti. Semua itu akan kami tindak lanjuti,” sambung dia.
Ia juga menegaskan tidak akan ragu untuk memberhentikan anggotanya yang terbukti melanggar netralitas TNI dalam Pemilu 2024, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.
Selain itu, TNI AD memiliki mekanisme evaluasi di internal, salah satunya melalui perangkat intelijen. Maruli juga berjanji akan merespons dengan cepat terkait adanya dugaan keterlibatan aparatur negara dalam pemilu.
“Secara intelijen kami sudah tahu arahnya karena sudah bicara lah, macam-macam. Dan kami punya bukti. Kita tidak umbar ke media, langsung kita ambil tindakan,” tutur dia.
Ia juga membuka pintu pengaduan terkait netralitas TNI dalam Pemilu 2024 melalui jajaran. Bagi awak media yang menemukan dugaan-dugaan yang sama, dapat melaporkannya kepada Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat dan jajarannya.
Maruli menginstruksikan Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi untuk menyosialisasikan mengenai penerimaan laporan pelanggaran netralitas TNI kepada jajaran bawah.
"Nanti tolong sosialisasikan juga kepada para Kapendam, hingga Kapenrem supaya menerima aduan-aduan dari yang saya sampaikan (jika ada prajurit TNI yang tidak netral dalam pemilu, Red),” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan telah meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menangani kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur negara yang dilakukan unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara.
Bawaslu telah memeriksa laporan tersebut. “Kami sudah cek ke bawah, kami minta ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk takeover (ambil alih) dulu, untuk dilakukan supervisi terhadap teman-teman Bawaslu Kabupaten Batu Bara,” kata Bagja.
Terkait kasus di Kabupaten Batu Bara, Bareskrim Polri telah menangkap pria bernama Palti Hutabarat. Palti ditangkap atas dugaan penyebaran berita hoaks. Palti dituduh menyebar informasi terkait rekaman pembicaraan yang mencatut nama Forkopimda di Kabupaten Batu Bara, Sumatera.
Dalam rekaman itu disebut Forkopimda setempat ikut dalam pemenangan paslon 02, Prabowo - Guban pada Pilpres 2024. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisno Andiko mengonfirmasi mengenai penangkapan Palti.
“Memang benar bahwa proses penangkapan telah dilakukan oleh Direktorat Tipidsiber Bareskrim Polri. Namun kami sampaikan lagi ini secara simultan baru pagi hari ini dilakukan serangkaian tindakan penyidikan melalui upaya penangkapan, tentu kita masih secara simultan berkesinambungan melakukan langkah-langkah berikutnya,” ucap Trunoyudo saat ditanya dalam jumpa pers di Bareskrim Polri.
Ifdhal Kasim, Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, menyatakan bahwa ada suara yang diduga berasal dari beberapa pejabat yang masuk dalam Forkopimda Kabupaten Batu Bara dalam percakapan tersebut.
“Ada suara Bupati Batubara, Kepala Kejaksaan Negeri, Kapolres, dan sebagainya dalam percakapan itu,” ujarnya di kantor Bawaslu RI Jakarta pada hari Selasa (16/1/2024).
“Kalau kita simak isi dialog tersebut, pokoknya isinya menuju ke arah kemenangan paslon 02 di Kabupaten Batu Bara,” tutur Ifdal.
Baca Juga: Berbasis Teknonologi 4.0, Museum Pusat TNI Angkatan Laut JALESVEVA JAYAMAHE Resmi Dibuka