HUT Dispenad
Penandatanganan kerja sama pelatihan literasi digital diselenggarakan setelah pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) intel Fungsi Penerangan TNI AD yang bertepatan dengan hari ulang tahun Ke-73 Dispenad. Dalam acara tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan perhatian pada bidang komunikasi publik.
Menurut Maruli, acara Rakernis diselenggarakan untuk memberikan masukan kepada jajaran Penerangan TNI Angkatan Darat terkait komunikasi dengan media massa. ”Semoga dengan adanya acara ini, komunikasi dengan media bisa lebih baik lagi," kata dia.
KASAD mengajak para pemimpin redaksi media massa nasional untuk bersilaturahmi.
Dari silaturahmi itu, Maruli mendapatkan masukan dari sejumlah pimpinan media massa terkait bidang komunikasi publik. “Tadi ada beberapa yang kami minta saran mungkin nanti ada hal yang dikoordinasikan oleh Ketua Dewan Pers, bagaimana teknisnya sehingga bisa dibagi waktu komunikasi ke media massa,” kata dia.
TNI AD Netral
Terkait adanya rekaman suara yang diduga berasal dari unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara, yang memberikan dukungan kepada salah satu pasangan capres-cawapres di Pemilu 2024, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan tanggapannya.
Maruli mengatakan bahwa banyak kasus, di mana, pihak-pihak tertentu melakukan manipulasi sehingga seakan-akan ada pihak yang memberikan arahan dukungan kepada pasangan capres-cawapres tertentu.
Maruli menambahkan bahwa setingkat Perwira Menengah ke atas pasti akan berhati-hati untuk mengeluarkan pernyataan di depan publik terkait pilihan politik. Karena prajurit TNI harus netral, tidak ikut memilih dan tidak boleh berpolitik praktis.
“Kalau tidak hati-hati, bisa berbahaya. Nanti orang bisa merekam. Saya saja kalau berkomunikasi lewat telepon sudah was-was sekarang. Nanti direkam, diedit, keluar suara saya,” ujar Maruli dalam konferensi pers setelah bersilaturahmi dengan pimpinan media massa di Markas Besar TNI AD Jakarta Pusat.
“Jadi kami pasti akan menindaklanjuti hal ini nanti. Semua itu akan kami tindak lanjuti,” sambung dia.
Ia juga menegaskan tidak akan ragu untuk memberhentikan anggotanya yang terbukti melanggar netralitas TNI dalam Pemilu 2024, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.