Mereka juga menuduh Rohingya sebagai ekstremis Islam yang ingin memisahkan diri dari Myanmar.
Status Kewarganegaraan Rohingya
Rohingya tidak diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di Myanmar.
Mereka juga tidak memiliki kewarganegaraan Myanmar sejak undang-undang tahun 1982 yang mengharuskan sebuah etnis menetap di negara itu sejak sebelum tahun 1823.
Akibatnya, Rohingya tidak memiliki hak-hak sipil, politik, sosial, dan ekonomi yang sama dengan warga negara Myanmar lainnya.
Mereka juga menghadapi pembatasan dalam hal pergerakan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pernikahan.
Konflik Etnis di Myanmar
Rohingya telah menjadi sasaran kekerasan dan penganiayaan oleh militer dan kelompok-kelompok Buddha radikal di Myanmar.
Konflik etnis di Myanmar memburuk sejak kudeta militer tahun 1962 yang membawa rezim otoriter yang menindas kelompok-kelompok minoritas.
Salah satu insiden paling tragis adalah pembantaian Rohingya tahun 1978 yang menewaskan ribuan orang dan mengusir ratusan ribu orang ke Bangladesh.
Konflik etnis di Myanmar kembali memanas sejak tahun 2012, ketika terjadi kerusuhan antara Rohingya dan etnis Rakhine (Buddha) yang menewaskan ratusan orang dan menghancurkan ribuan rumah.