Pulau Galang mencuri perhatian dunia pada tahun 1979, ketika pulau ini dijadikan lokasi bagi para pengungsi asal Vietnam yang terdampak perang.
Pengungsi Vietnam, yang dikenal dengan sebutan boat people atau manusia perahu, melarikan diri dari negara mereka yang didominasi oleh Partai Komunis setelah jatuhnya Saigon pada 1975.
Mereka berusaha mencari suaka di negara-negara lain dengan menggunakan perahu-perahu kecil yang rentan tenggelam.
Indonesia, sebagai salah satu negara yang terlibat dalam penyelesaian masalah pengungsi Vietnam, menawarkan Pulau Galang sebagai tempat penampungan sementara bagi para pengungsi.
Pada 15 Februari 1979, Presiden Soeharto menandatangani Keputusan Presiden No. 10 Tahun 1979 tentang Pembentukan Komando Operasi Pengungsi Asing (KOPAS) yang bertugas mengurus masalah pengungsi Vietnam di Indonesia.
Pulau Galang kemudian dibangun menjadi sebuah kamp pengungsi yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, masjid, gereja, pasar, dan lain-lain.
Kamp pengungsi ini dikelola oleh PBB melalui United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan organisasi-organisasi kemanusiaan internasional.
Selama kurang lebih 14 tahun, Pulau Galang menjadi tempat tinggal bagi sekitar 250 ribu pengungsi Vietnam.
Mereka menunggu proses penempatan ulang atau resettlement ke negara ketiga, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan lain-lain.
Beberapa pengungsi juga memilih untuk kembali ke Vietnam secara sukarela atau voluntary repatriation.
Pada 1996, kamp pengungsi di Pulau Galang ditutup setelah semua pengungsi Vietnam selesai diproses.
Sebagian besar bangunan dan fasilitas di kamp pengungsi ini masih berdiri hingga saat ini, menjadi saksi bisu dari sejarah kemanusiaan yang terjadi di pulau ini.