Politik dan Hubungan Luar Negeri Kerajaan Aceh
Kerajaan Aceh memiliki sistem pemerintahan yang monarki absolut, di mana sultan memiliki kekuasaan tertinggi dalam segala bidang.
Sultan dibantu oleh para pejabat yang disebut wazir, yang bertugas mengurus urusan administrasi, keuangan, peradilan, agama, militer, dan luar negeri.
Sultan juga memiliki pasukan khusus yang disebut prajurit meukuta alam, yang merupakan pengawal pribadi sultan dan penjaga istana.
Kerajaan Aceh memiliki hubungan luar negeri yang luas dan dinamis dengan berbagai negeri lainnya.
Kerajaan ini menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara, seperti Demak, Banten, Gowa-Tallo, Ternate-Tidore, Brunei, Sulu, dan Johor.
Kerajaan ini juga menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Utsmaniyah, Persia, India Mughal, Cina Ming dan Qing, Siam Ayutthaya, Jepang Tokugawa, Prancis Louis XIV, Inggris Charles II, dan Belanda VOC.
Budaya dan Agama Kerajaan Aceh
Kerajaan Aceh memiliki budaya yang kaya dan beragam, yang dipengaruhi oleh berbagai unsur lokal dan asing.
Budaya lokal Kerajaan Aceh mencerminkan tradisi masyarakat Aceh yang bersuku Austronesia dan berbahasa Aceh.
Budaya asing Kerajaan Aceh berasal dari pengaruh Islam, India, Arab, Persia, Turki, Cina, Eropa, dan lain-lain.
Budaya Kerajaan Aceh dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupannya, seperti arsitektur, seni, sastra, musik, tari, pakaian, makanan, dan adat istiadat.