Belanda berharap dengan cara ini dapat mempertahankan pengaruhnya di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Karena tidak ada titik temu yang dapat ditemukan, perundingan Hoge Veluwe pun bubar tanpa hasil.
Hal ini menimbulkan kekecewaan dan ketegangan di kedua belah pihak.
Indonesia merasa bahwa Belanda tidak sungguh-sungguh menghormati hak-hak bangsa Indonesia untuk menentukan nasib sendiri.
Belanda merasa bahwa Indonesia tidak kooperatif dan tidak realistis dalam menuntut kemerdekaan penuh.
Meskipun demikian, upaya diplomasi tidak berhenti sampai di situ.
Dengan bantuan Inggris sebagai penengah, terutama Lord Killearn, perundingan antara Indonesia dan Belanda dilanjutkan di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat, pada tanggal 11-13 November 1946.
Perundingan ini berhasil mencapai kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Linggarjati.
Dalam Perjanjian Linggarjati, Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia Serikat (RIS) yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura sebagai negara merdeka dan berdaulat.
RIS akan menjadi anggota Uni Indonesia-Belanda bersama dengan negara-negara bagian lainnya yang akan dibentuk di luar RIS.
Uni Indonesia-Belanda akan memiliki raja atau ratu sebagai kepala negara bersama dan badan perwakilan bersama untuk menangani urusan luar negeri, pertahanan, keuangan, dan kebudayaan.
Baca Juga: Peristiwa atau Hal yang Dapat Menyebabkan Pasokan Listrik Berkurang