Isi perjanjian ini adalah sebagai berikut:
- Penghentian tembak-menembak di wilayah Jawa dan Sumatra mulai tanggal 11 Agustus 1949.
- Pembebasan semua tawanan politik Indonesia, termasuk Soekarno, Hatta, Sjahrir, dan Agus Salim.
- Pengembalian kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta.
- Pembentukan Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata.
- Penyelenggaraan Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada bulan Agustus 1949 untuk membahas masalah-masalah lain seperti status Papua Barat, bentuk negara Indonesia, hubungan ekonomi antara Indonesia dan Belanda, dan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda.
Reaksi dari pihak-pihak lain terhadap perjanjian ini adalah bervariasi.
PBB menyambut baik perjanjian ini sebagai langkah menuju penyelesaian damai konflik antara Indonesia dan Belanda.
Saat perintah genjatan senjata, Batalyon Siliwangi yang menolak untuk menghentikan perlawanan terhadap Belanda.
Namun, Jenderal Soedirman tetap berpegang pada prinsip bahwa gencatan senjata adalah langkah strategis untuk mencapai kemerdekaan Indonesia secara utuh.
Ia berpendapat bahwa gencatan senjata akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat posisi diplomasi dan militer di mata dunia internasional.
Baca Juga: Pernah Rebut Markas OPM, Sosok Jenderal Kopassus Richard Tampubolon Diberi Jabatan Baru