Baca Juga: Sebelum Budiman Sudjatmiko, Sosok Ini Sudah Lebih Dulu Berani Temui Prabowo, Nasibnya Sama
Namun, karena kalah jumlah dan persenjataan, TNI tidak mampu bertahan lama dan harus mundur ke daerah pedalaman.
Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta pada pukul 14.00 WIB dan menangkap Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Perdana Menteri Sjahrir, dan beberapa tokoh lainnya.
Selain Yogyakarta, Belanda juga menyerang daerah-daerah lain di Jawa dan Sumatera, seperti Surakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Medan, Palembang, dan Padang.
Dalam waktu singkat, hampir seluruh wilayah Indonesia jatuh ke tangan Belanda .
Dampak
Serangan militer Belanda kedua ini menimbulkan dampak yang sangat besar bagi Indonesia, baik dari segi politik, militer, maupun sosial. Beberapa dampaknya adalah:
1.Pemerintahan Republik Indonesia mengalami kekosongan karena para pemimpinnya ditawan oleh Belanda.
Untuk mengisi kekosongan ini, dibentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Sumatera Barat pada 22 Desember 1948 dengan Sjafruddin Prawiranegara sebagai presidennya.
2.TNI mengalami kekalahan yang telak dan harus beralih ke strategi gerilya, yaitu melakukan perang gerakan dengan mengandalkan mobilitas dan kecepatan pasukan serta dukungan rakyat.
Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman memimpin perang gerilya ini meskipun dalam kondisi sakit.
3.Rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang luar biasa akibat serangan militer Belanda. Banyak korban jiwa yang berjatuhan, baik dari kalangan militer maupun sipil. Banyak pula harta benda yang hancur dan infrastruktur yang rusak. Rakyat juga mengalami kelaparan, penyakit, dan pengungsian.
Akhir
Baca Juga: Sosok Presiden Soeharto di Balik Kirab Pusaka Malam 1 Suro, Tradisi Baru Keraton Mataram Surakarta
Serangan militer Belanda kedua ini mendapat kecaman keras dari dunia internasional, terutama dari PBB yang mengutuk tindakan agresif Belanda dan mendesak agar mereka menghentikan serangan dan membebaskan para pemimpin Indonesia.
PBB juga membentuk Komisi Konsuler PBB (KKP) untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata antara Indonesia dan Belanda.
Belanda akhirnya mau berunding dengan Indonesia di bawah tekanan PBB dan dunia internasional.
Perundingan ini berlangsung di Pulau Roem (Pulau Rhodos) di Yunani pada Mei-Juli 1949.
Perundingan ini menghasilkan Perjanjian Roem-Royen yang ditandatangani pada 7 Mei 1949.
Perjanjian ini mengatur tentang pengembalian kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada akhir tahun 1949.