Intisari-online.com - Indonesia menghadapi serangan militer kedua dari Belanda yang bertujuan untuk menghentikan perjuangan kemerdekaan dan mengembalikan kekuasaan kolonial di tanah air.
Serangan ini dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II atau Operasi Gagak.
Serangan ini merupakan kelanjutan dari Agresi Militer Belanda I yang terjadi pada 21 Juli 1947, yang melanggar Perjanjian Linggarjati yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada 15 November 1946.
Perjanjian ini mengakui kedaulatan Republik Indonesia atas Jawa, Sumatera, dan Madura, serta membentuk Negara Indonesia Serikat yang berhubungan dengan Kerajaan Belanda dalam bentuk Uni Indonesia-Belanda.
Namun, Belanda tidak puas dengan hasil perjanjian ini dan berusaha untuk memperluas wilayahnya di Indonesia dengan menggunakan kekerasan militer.
Serangan pertama mereka berhasil merebut sebagian besar wilayah Jawa dan Sumatera, serta membentuk negara-negara boneka seperti Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, dan Negara Sumatera Timur.
Indonesia tidak tinggal diam dan melakukan perlawanan sengit di berbagai daerah.
Perjuangan rakyat Indonesia mendapat simpati dari dunia internasional, terutama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membentuk Komite Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda.
Atas usulan KTN, Indonesia dan Belanda kembali melakukan perundingan di atas kapal USS Renville yang bersandar di Tanjung Priok pada Desember 1947.
Perundingan ini menghasilkan Perjanjian Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948.
Perjanjian ini mengatur tentang gencatan senjata, pembentukan Komisi Konsultatif Federal (KKF) untuk membahas pembentukan Negara Indonesia Serikat, dan penarikan pasukan Indonesia dari wilayah-wilayah yang diduduki oleh Belanda.
Perjanjian Renville ternyata tidak membawa damai bagi Indonesia, melainkan malah memperparah kondisi politik dan militer di tanah air.