Intisari-Online.com - Sekolah umum adalah sekolah yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Sekolah umum di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan beragam, mulai dari masa pra-kolonial hingga masa kini.
Pendidikan Nonformal Manjadi Cikal Bakal
Sebelum masa penjajahan, pendidikan di Indonesia berupa pendidikan nonformal, yang dilangsungkan di tempat ibadah, perguruan, atau padepokan.
Pendidikan ini bersifat tradisional, religius, dan lokal, sesuai dengan kepercayaan dan adat istiadat masing-masing suku bangsa.
Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk karakter, moral, dan keterampilan hidup peserta didik.
Beberapa contoh pendidikan nonformal di masa pra-kolonial antara lain:
Pesantren, lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan ilmu agama, bahasa Arab, sastra, hukum, dan filsafat.
Pesantren pertama di Indonesia didirikan oleh Sunan Giri pada abad ke-15 di Gresik, Jawa Timur.
Pura, tempat ibadah umat Hindu yang juga berfungsi sebagai tempat pendidikan.
Di pura, anak-anak belajar membaca dan menulis aksara Bali, menghafal kitab suci, dan mempelajari seni dan budaya Hindu.
Vihara, tempat ibadah umat Buddha yang juga berfungsi sebagai tempat pendidikan.
Baca Juga: Jangan Sampai Hangus! Begini Cara Cek Poin Telkomsel, Bisa Juga untuk Pembangunan Sekolah Negeri Lho
Di vihara, anak-anak belajar membaca dan menulis aksara Pallawa, menghafal sutra-sutra Buddha, dan mempelajari ajaran Buddha.
Guru-guru, lembaga pendidikan adat Minangkabau yang mengajarkan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya Minangkabau.
Guru-guru terdiri dari tiga tingkatan, yaitu surau (untuk anak-anak), rantau (untuk remaja), dan pusako (untuk dewasa).
Sekolah-sekolah di Masa Kolonial
Pendidikan formal di Indonesia mulai dikenal pada masa ini, pada awal masa penjajahan sampai tahun 1903 sekolah formal masih dikhususkan bagi warga Belanda di Hindia Belanda.
Sekolah yang ada pada masa itu antara lain ELS (Europeesche Lagere School), HIS (Hollandsch Inlandsche School), HCS (Hollandsch Chineesche School), MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), AMS (Algemeene Middelbare School).
Pada tahun 1901, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Politik Etis, yang salah satu programnya adalah pendidikan.
Politik Etis bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi melalui pembangunan infrastruktur, irigasi, dan sekolah-sekolah.
Namun, pendidikan formal dibagi berdasarkan kelas sosial dan keturunan.
Hanya anak-anak pejabat dan bangsawan pribumi yang bisa mengenyam pendidikan formal.
Pada tahun 1930-an, pemerintah Hindia Belanda mulai memperluas akses pendidikan bagi rakyat pribumi.
Sekolah-sekolah baru didirikan di hampir semua provinsi di Hindia Belanda.
Baca Juga: Bingung Pilih Jurusan? Ini 7 Jurusan Kuliah yang Jadi Incaran HRD, Banyak Dibutuhkan!
Beberapa sekolah tersebut adalah VHO (Voorbereidend Hooger Onderwijs), HIS-Kweekschool (sekolah guru), STOVIA (sekolah dokter), THS (sekolah teknik), RHS (sekolah hukum).
Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan.
Bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi pengantar pendidikan, menggantikan bahasa Belanda.
Sistem pendidikan diintegrasikan tanpa membedakan kelas sosial.
Masa belajar diubah menjadi enam tahun untuk sekolah dasar dan tiga tahun untuk sekolah menengah.
Namun, pendidikan di masa ini lebih menekankan pada indoktrinasi ideologi dan militerisme Jepang.
Sekolah-sekolah di Masa Kemerdekaan
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia berusaha untuk menyelenggarakan pendidikan nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.
Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik, dan membentuk manusia Indonesia yang beriman, berakhlak, berilmu, dan berkarya.
Pada tahun 1950, pemerintah Indonesia mendirikan Sekolah Menengah Umum (SMU) sebagai pengembangan dari AMS.
SMU memiliki tiga jurusan, yaitu IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial), dan Bahasa.
Pada tahun 1975, nama SMU diubah menjadi SMA (Sekolah Menengah Atas) dengan penambahan jurusan baru, seperti Agama, Seni, dan Olahraga.
Baca Juga: Siswa SMA Bakal Dapat Rp600.000, Bansos PKH Dijadwalkan Cair Mei 2023
Pada tahun 1968, pemerintah Indonesia meluncurkan program Wajib Belajar 9 Tahun.
Program ini mengharuskan semua warga negara mengenyam pendidikan dasar selama sembilan tahun, yaitu enam tahun di SD (Sekolah Dasar) dan tiga tahun di SMP (Sekolah Menengah Pertama).
Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, jumlah sekolah negeri di Indonesia pada tahun ajaran 2020/2021 mencapai 165.256 sekolah.
Jumlah ini setara dengan 76,06% dari total sekolah di Indonesia, yang berjumlah 217.283 sekolah.
Artikel ini adalah bagian dari sinergi inisiatif Lestari KG Media #SayaPilihBumi dengan media Intisari National Geographic Indonesia, Infokomputer, dan GridOto.