Perjanjian ini ditandatangani oleh Jenderal Ter Poorten, panglima tertinggi pasukan Belanda di Hindia Belanda, dan Imamura sebagai wakil Jepang.
Imamura juga menghadapi tantangan dari gerakan perlawanan Indonesia yang tidak puas dengan kebijakan Jepang.
Salah satu contohnya adalah Pemberontakan PKI Madiun pada September 1948, yang dipicu oleh keputusan Jepang untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menangkap para pemimpinnya.
Imamura mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan tersebut dengan bantuan Sukarno dan Hatta, yang saat itu sudah menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.
Imamura juga berperan dalam mendukung kemerdekaan Indonesia dari Belanda, yang mencoba merebut kembali wilayahnya setelah Jepang menyerah pada Agustus 1945.
Kemudian memerintahkan pasukannya untuk tidak menyerahkan senjata kepada Belanda, tetapi kepada pihak Indonesia.
Juga membantu mengorganisir Konferensi Investigasi Komite Tiga Negara (KTN) di Jakarta pada Januari 1946, yang melibatkan perwakilan dari Indonesia, Belanda, dan Jepang.
Konferensi ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah status politik Indonesia dan nasib tawanan perang Jepang.