Pasukan Gadsar adalah salah satu contoh dari kerumitan dan dinamika konflik Israel-Palestina, yang melibatkan berbagai faktor politik, agama, etnis, sejarah, dan kemanusiaan.
Konflik ini memiliki akar yang panjang, bahkan sebelum pembentukan negara Israel pada tahun 1948.
Hingga saat ini, konflik ini masih berlangsung dengan berbagai eskalasi kekerasan dan upaya perdamaian yang belum berhasil menemukan solusi damai yang adil dan permanen bagi kedua belah pihak.
Konflik Israel-Palestina tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak, tetapi juga mengancam stabilitas dan keamanan di kawasan Timur Tengah.
Oleh karena itu, berbagai upaya perdamaian telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik lokal, regional, maupun internasional, untuk mencari solusi damai yang adil dan permanen bagi konflik ini.
Salah satu pihak yang berperan aktif dalam upaya perdamaian adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang telah mengeluarkan berbagai resolusi yang berkaitan dengan konflik Israel-Palestina.
Beberapa resolusi penting antara lain adalah Resolusi 181 (1947) yang mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara terpisah bagi bangsa Yahudi dan Arab; Resolusi 194 (1948) yang menegaskan hak pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka atau mendapatkan kompensasi; Resolusi 242 (1967) yang menyerukan penarikan Israel dari wilayah-wilayah yang diduduki setelah Perang Enam Hari; dan Resolusi 338 (1973) yang menyerukan gencatan senjata dan pelaksanaan Resolusi 2421.
Selain PBB, beberapa negara juga berusaha menjadi mediator dalam upaya perdamaian Israel-Palestina.
Salah satu contoh adalah Amerika Serikat, yang telah menyelenggarakan beberapa pertemuan dan perjanjian penting antara kedua belah pihak.
Baca Juga: Polisi Israel Serang Jamaah Masjid Al Aqsa, Ratusan Orang Diikat Tangannya Dalam Kondisi Tengkurap
Beberapa contoh antara lain adalah Perjanjian Camp David (1978) yang menghasilkan perjanjian damai antara Israel dan Mesir; Konferensi Madrid (1991) yang membuka dialog multilateral antara Israel dan negara-negara Arab; Perjanjian Oslo (1993-1995) yang menghasilkan pengakuan timbal balik antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) serta pembentukan Otoritas Nasional Palestina (PNA); Protokol Paris (1994) yang mengatur hubungan ekonomi antara Israel dan PNA; Perjanjian Kairo (1994) yang mengatur penarikan Israel dari Jalur Gaza dan Yerikho; Perjanjian Wye River (1998) dan Perjanjian Sharm el-Sheikh (1999) yang mengatur implementasi Perjanjian Oslo; dan Rencana Jalan Menuju Perdamaian (2003) yang mengusulkan pembentukan negara Palestina merdeka berdampingan dengan Israel.