Intisari-online.com - Presiden Rusia Vladimir Putin semakin menunjukkan sikap permusuhannya terhadap Ukraina, negara tetangganya yang berdaulat.
Dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Senin (21/2/2022), Putin secara resmi mengakui kemerdekaan dua wilayah di timur Ukraina, Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk yang memproklamirkan diri secara sepihak.
Ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyeberangi perbatasan dengan alasan "pasukan perdamaian".
Putin tidak menyembunyikan motivasinya. Ia menyebut Ukraina sebagai "tanah Rusia yang secara historis dicuri" dari kekaisaran Rusia dan sejak itu jatuh ke tangan neo-Nazi dan "boneka" korup yang dikendalikan oleh Barat.
Presiden Rusia itu mengulangi tuduhannya bahwa Ukraina sedang melakukan "genosida" terhadap penutur bahasa Rusia, sebuah tuduhan yang tidak memiliki bukti, dan ditolak oleh pengamat internasional di lapangan.
Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin (21/2/2022) memanggil pertemuan televisi Dewan Keamanannya, meminta setiap anggotanya untuk memberikan pandangan mereka tentang apakah mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk.
Setelah berjanji untuk memulai dengan "beberapa kata tentang sejarah masalah ini," ia memberikan uraian panjang yang direvisi di mana ia mengklaim bahwa Ukraina hanyalah sebuah wilayah dari kekaisaran Rusia lama.
Negara modern, ia berpendapat, dibuat secara buatan oleh pemimpin Soviet Vladimir Lenin setelah revolusi Komunis tahun 1917.
Dalam satu kalimat yang beberapa pengamat Ukraina berpengalaman lihat sebagai ancaman terbuka, ia menyarankan bahwa orang-orang Ukraina yang telah menjatuhkan patung Lenin sedang menghapus dasar negara mereka untuk eksis.
"Anda ingin dekomunisasi?" katanya.
"Baiklah. Kami siap menunjukkan apa arti dekomunisasi sebenarnya bagi Ukraina."
Baca Juga: Gempar Peristiwa Rusia Tempatkan Senjata Nuklir Taktis di Belarus, Seperti Apa Senjata Itu?
Meskipun Ukraina berjuang dengan korupsi dan memiliki sayap kanan jauh neo-Nazi, itu adalah demokrasi dan gambaran di lapangan adalah halus.
Sebuah pemberontakan populer menggulingkan pemimpin pro-Rusia mereka pada tahun 2014, dan saat ini sebagian besar orang Ukraina mendukung jalur integrasi Barat mereka, menurut jajak pendapat.
Secara keseluruhan, ringkasan Putin tentang masa lalu Ukraina ditolak sebagai revansis dan tidak akurat oleh sejarawan, dan setara dengan "omelan keluhan ahistoris," mantan juara catur dan kritikus Putin Garry Kasparov men-tweet.
Timothy Snyder, seorang profesor sejarah di Universitas Yale, mengatakan kepada MSNBC pada hari Senin (21/2/2022) bahwa pandangan Putin sangat aneh.
Pernyataan-pernyataan Putin ini pun menuai kecaman dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, Prancis, dan Jerman, yang mengecam invasi militer ini sebagai upaya untuk menghapus Ukraina dari peta dunia.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Amerika Serikat melihat tanda-tanda yang berkembang bahwa Rusia sedang meletakkan dasar untuk mencoba mencaplok seluruh wilayah Ukraina timur.
Caranya termasuk dengan memasang pejabat proksi di wilayah yang dikuasai Rusia, dengan tujuan mengadakan referendum palsu atau dekrit untuk bergabung dengan Rusia.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov bahkan menyebut bahwa ini adalah tujuan perang Rusia.
Lavrov mengatakan pada pertemuan puncak Arab di Kairo pada hari Minggu (20/2/2022) bahwa tujuan menyeluruh Moskwa di Ukraina adalah untuk membebaskan rakyatnya dari rezim yang tidak bisa diterima.
Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa tujuan perang Moskwa melampaui wilayah industri Donbass Ukraina di timur yang terdiri dari Donetsk dan Luhansk.
"Kami pasti akan membantu rakyat Ukraina untuk menyingkirkan rezim, yang benar-benar anti-rakyat dan anti-historis," ujarnya.
Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky mengatakan kepada Dewan Keamanan pada hari Jumat (18/2/2022) bahwa “De-Nazifikasi dan demiliterisasi Ukraina akan dilakukan secara penuh.”
Sementara itu, Duta Besar AS juga mengejar negara-negara yang menyerukan semua negara untuk merangkul diplomasi tanpa menyebut Rusia, dengan mengatakan, "Mari kita perjelas: tindakan berkelanjutan Rusia adalah hambatan bagi resolusi krisis ini."
Sekali lagi dia tidak menyebutkan negara tetapi sejumlah besar negara di Afrika, Asia dan Timur Tengah mengambil pendekatan ini.