Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan pada tahun 1628 dan 1629.
Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran VOC di Batavia dapat membahayakan hegemoni kekuasaan Mataram Islam di Pulau Jawa.
Namun, pada akhirnya Mataram Islam runtuh dan terpecah menjadi dua melalui Perjanjian Giyanti.
Perjanjian Giyanti sendiri merupakan perjanjian antara VOC, kelompok Pangeran Mangkubumi dan Kesultanan Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwana III.
Dampak nyata yang dirasakan akibat adanya perundingan Giyanti yakni perpecahan Kerajaan Mataram dan berdirinya Surakarta serta Yogyakarta di Jawa.
Skema Struktur Birokrasi Pemerintahan Kerajaan Mataram Islam
Kerajaan Mataram Islam memiliki struktur birokrasi pemerintahan yang unik dalam menjalankan sistem pemerintahannya.
Berikut adalah skema struktur birokrasi pemerintahan Kerajaan Mataram Islam:
1. Dalam Kerajaan Mataram, pemimpin tertinggi adalah Raja, Sultan atau Susuhunan.
2. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, Sultan akan menunjuk beberapa pejabat internal di Keraton seperti Patih Kerajaan, Wedana, keluarga kerajaan, abdi dalem, prajurit dan lain-lain.
3. Raja atau Sultan dapat memimpin bupati atau pemimpin desa secara langsung atau melalui perwakilan orang kepercayaan atau pejabat internal kerajaan.
4. Bupati dipimpin oleh Wedana atau Demang yang bertugas membantu bupati. Bupati juga dapat dibantu oleh Kaliwon yang merupakan pemimpin pedesaan tetapi berada di bawah bupati.
5. Penewu atau penatus menerima perintah langsung dari Kaliwon atau Wedana atau Demang dan kemudian menyampaikannya kepada bawahannya.
6. Lurah desa adalah pemimpin desa atau kapala yang bertugas memimpin desa tempat tinggalnya.
Demikian gambaran lengkap dari skema struktur birokrasi pemerintahan Kerajaan Mataram Islam.
Baca Juga: Sejarah Kerajaan Mataram: Inilah Skema Struktur Birokrasi Pemerintahan Kerajaan Mataram