Intisari-Online.com - Nama Sandiaga Uno ramai diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir.
Selain karena kabar tentang dirinya yang pindah dari Gerindra ke PPP, juga karena pengakuannya menghabiskan Rp1 triliun untuk kampanye pemilihan presiden tahun 2019 silam.
Sandiaga Uno sendiri diketahui merupakan triliuner dengan harta kekayaan lebih dari Rp10 triliun.
Namun, ingatkah Anda bahwa di balik kekayaannya tersebut, Sandiaga Uno pernah tersandung skandal Panama Papers.
Pada 2016, beberapa anak perusahaannya disebutkan terlibat dalam upaya penyembunyian harta tersebut.
Memang seperti apa skandal Panama Papers saat itu? Seperti apa juga tanggapan Sandiaga Uno terkait isu tersebut? Simak ulasannya berikut ini.
Apa Itu "Panama Papers"?
"Panama Papers" adalah nama yang diberikan untuk kumpulan dokumen rahasia yang berasal dari sebuah firma hukum di Panama bernama Mossack Fonseca.
Dokumen ini berisi informasi tentang ribuan perusahaan dan individu yang menggunakan jasa Mossack Fonseca untuk menyembunyikan harta dan kekayaan mereka di negara-negara dengan pajak rendah atau tanpa pajak.
Dokumen ini pertama kali didapatkan oleh sebuah surat kabar Jerman bernama Süddeutsche Zeitung pada tahun 2015.
Baca Juga: Hitungan Weton Jawa Sandiaga Uno, Susah Ditebak, Berwibawa, Pandai Diplomasi, dan Berkecukupan
Surat kabar ini kemudian berkolaborasi dengan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), sebuah jaringan wartawan investigasi dari seluruh dunia, untuk menganalisis dan mempublikasikan dokumen tersebut.
Dokumen "Panama Papers" mengungkap banyak hal yang mengejutkan dan kontroversial, seperti:
- Beberapa pemimpin dunia, politisi, selebriti, atlet, dan pengusaha terkenal terlibat dalam skema penghindaran pajak dan pencucian uang melalui perusahaan-perusahaan di luar negeri.
- Beberapa bank besar dan lembaga keuangan lainnya membantu klien mereka untuk mendirikan dan mengurus perusahaan-perusahaan di luar negeri.
- Beberapa perusahaan-perusahaan di luar negeri digunakan untuk melakukan aktivitas ilegal atau merugikan, seperti perdagangan senjata, narkoba, terorisme, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Akibat dari "Panama Papers" sangat besar dan luas. Banyak orang yang marah dan menuntut agar para pelaku diadili dan dipertanggungjawabkan.
Banyak pula yang menyerukan agar ada reformasi sistem keuangan global dan peraturan pajak yang lebih ketat dan transparan.
"Panama Papers" juga memicu berbagai investigasi, penyelidikan, dan tindakan hukum di berbagai negara.
Beberapa pejabat publik terpaksa mundur atau mengundurkan diri dari jabatan mereka karena terlibat dalam skandal ini.
Beberapa negara juga meningkatkan upaya mereka untuk memerangi penghindaran pajak dan mencari cara untuk memulihkan aset yang hilang.
"Panama Papers" adalah salah satu kebocoran dokumen terbesar dalam sejarah. Dokumen ini membuka mata dunia akan praktik-praktik gelap yang terjadi di balik layar industri keuangan global.
Baca Juga: Gencarkan Penjualan Produk UMKM Secara Daring, Kemenparekraf Luncurkan Warung Rojali
Dokumen ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran media dan jurnalisme investigasi dalam mengungkap kebenaran dan mendorong perubahan.
Tanggapan Sandiaga Uno
Menurut "Panama Papers", PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, perusahaan yang dipimpin Sandiaga Salahuddin Uno sebelum masuk ke dunia politik, memiliki beberapa perusahaan offshore.
Sandiaga mengakui hal ini dan menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam proses investasi yang melibatkan firma hukum luar negeri.
"Selama saya menjadi pemimpin, kewajiban pajak selalu terpenuhi," ucapnya di Jakarta, Rabu (6/4/2016), seperti dilansir dari kompas.com.
Alasan Saratoga mendirikan perusahaan offshore, kata Sandi, adalah karena iklim investasi di Indonesia kurang mendukung dibandingkan dengan negara-negara yang dianggap sebagai tax haven.
Ia menambahkan bahwa menggunakan jasa Mossack Fonseca memberikan beberapa keuntungan seperti perizinan yang cepat dan kepastian hukum di negara tempat perusahaan didaftarkan.
"Tujuannya (mendirikan perusahaan offshore) adalah untuk menciptakan lapangan kerja dan berinvestasi di Indonesia. Kenapa Indonesia tidak membuat kawasan ekonomi khusus agar investor tidak ragu dengan kepastian hukum," katanya.
Sandi tidak menyebutkan secara rinci nama-nama perusahaan offshore milik Saratoga, tetapi sedang meminta data dari Corporate Secretary Saratoga.
"Saya belum melihat lagi (nama perusahaan), sedang minta bantuan teman di bidang hukum untuk memeriksanya," katanya.
Sandiaga Uno termasuk salah satu orang yang namanya tercantum dalam "Panama Papers" sebagai direktur dan pemegang saham dari Goldwater Company Limited, Attica Finance Ltd, Pinfefields Holdings Limited, Velodrome Worldwide, Sun Global Energy Inc, Finewest Capital Ventures Ltd, Alberta Capital Partners Ltd, Mac-Pacific Capital Inc, Netpoint Investments Ltd, dan Fleur Enterprises Ltd.
Perusahaan-perusahaan tersebut berdomisili di British Virgin Island dan Seychelles serta terdaftar sebagai klien Mossack Fonseca antara 1 Juli 2002 sampai 28 Mei 2009.
Baca Juga: Gowes Jakarta-Bali untuk Indonesia Tetap Semangat: Pantura Memang Panas